Bojonegoro – Dugaan pemangkasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, kini menjadi sorotan masyarakat. Sejak viralnya video pengakuan Kepala Desa (Kades) Ngemplak terkait pemotongan bantuan, kontroversi ini semakin meluas. Terbaru, rekaman telepon yang beredar memperkuat dugaan ketidakjelasan dalam kebijakan penyaluran BLT.

Dalam rekaman yang tersebar, percakapan antara seorang penerima sah BLT dan Kepala Dusun (Kasun) berinisial S mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa tidak sepenuhnya mengetahui adanya pemotongan dan pembagian BLT yang dilakukan di luar ketentuan resmi. Kasun S menjelaskan bahwa inisiatif pemerataan BLT diambil oleh Ketua RT, bukan atas arahan langsung Pemerintah Desa.

Polemik Kebijakan Pemerataan BLT

Kasun S menegaskan bahwa Pemerintah Desa, baik Lurah maupun Kamituwo, tidak terlibat dalam keputusan pemerataan tersebut. Namun, pernyataan ini berbeda dengan pengakuan Kades Ngemplak dalam video yang sebelumnya viral. Dalam video tersebut, Kades menyatakan bahwa keputusan pemerataan BLT bertujuan untuk membantu lebih banyak warga yang membutuhkan.

“Kami memutuskan untuk meratakan bantuan agar lebih banyak warga bisa merasakan manfaatnya,” ujar Kades dalam video tersebut. Meski begitu, warga penerima sah BLT menganggap kebijakan ini melanggar aturan. Data penerima sah BLT sudah diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kecamatan Baureno, sehingga perubahan pembagian dianggap menyalahi ketentuan.

Salah satu penerima BLT menyatakan kekecewaannya, “Kami dirugikan karena bantuan yang seharusnya penuh malah dibagi lagi tanpa pemberitahuan.”

Masyarakat Desak Transparansi

Kasus ini semakin memperkeruh suasana di Desa Ngemplak. Warga meminta Pemerintah Desa lebih transparan dalam menyalurkan BLT. Data penerima yang telah ditetapkan justru diubah tanpa sepengetahuan para penerima bantuan. Hingga kini, Ketua RT yang diduga terlibat dalam perubahan ini belum memberikan pernyataan resmi. Desakan dari masyarakat untuk menyelidiki kasus ini semakin meningkat.

“Kami minta pemerintah segera menyelidiki kasus ini. Jika ada yang melanggar aturan, harus ada tindakan tegas. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” ujar salah satu warga setempat.

Respons Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinantikan

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait perkembangan kasus ini. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan.

Rekaman telepon yang beredar semakin memperjelas perbedaan pandangan di antara aparat desa. Masyarakat menantikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan ini. Mereka berharap agar distribusi BLT dilakukan sesuai aturan, sehingga hak-hak warga tetap terlindungi.