DINAMIKAPOS.COM, OPINI – Laporan keberlanjutan adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu organisasi. Laporan ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, serta menunjukkan komitmen organisasi terhadap praktik berkelanjutan (Agama & Zubairu, 2022).

Dalam sektor publik, laporan keberlanjutan mencakup berbagai isu lingkungan, seperti transformasi energi dan mobilitas, serta mempertimbangkan aspek sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Laporan ini tidak hanya menyoroti upaya pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan kesejahteraan sosial dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Pentingnya Laporan Keberlanjutan

Transparansi

Menyampaikan informasi yang jelas dan terperinci, instansi pemerintah dapat menunjukkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Melalui komunikasi yang terbuka, sektor publik juga dapat memperkuat transparansi dan menciptakan kepercayaan yang dapat mendukung keberhasilan program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

Akuntabilitas

Dengan mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan, pemerintah dapat mempertanggungjelaskan tindakan mereka kepada pemangku kepentingan.

Melalui laporan yang akuntabel, instansi pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat bagaimana kebijakan dan program yang diterapkan berdampak pada lingkungan dan sosial, sekaligus mengedukasi publik tentang pentingnya keberlanjutan.

Peningkatan Kinerja

Melalui evaluasi berkala, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan.

Proses evaluasi ini memungkinkan pemerintah dan lembaga publik untuk secara sistematis menilai efektivitas kebijakan dan program yang ada, serta memahami dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Mengutip dari laman iaiglobal.or.id, Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) telah membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting (TC CCR) IAI dalam hal mempersiapkan terwujudnya keberlanjutan di Indonesia.

Pembentukan TC CCR dilakukan pada 15 Desember 2020. Demi mewujudkan keberlanjutan, langkah yang diambil oleh IAI yaitu membentuk dewan dengan sistem three tiers yang juga tercermin dalam governance IFRS Foundation. Sistem three tiers dipilih untuk menjamin tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas dalam penyusunan standar keberlanjutan.

Dewan yang dibentuk adalah Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan (DPSK) dan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) yang masing-masing diambil dari pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta perwakilan industri, akademisi, dan praktisi yang memahami aspek keberlanjutan. Sementara itu, TF CCR IAI melakukan perubahan menjadi Indonesia Sustainability Reporting Forum.

Sebuah penelitian oleh Amalia & Firmansyah (2024), menemukan bahwa instansi pemerintah menerapkan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini memberikan manfaat dalam efisiensi dan penganggaran.

Dengan pelaporan keberlanjutan, mencerminkan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap masyarakat dan lingkungan. Instansi pemerintahan dapat berfokus pada pengawasan dan pemeriksaan dan juga sebagai pelopor dalam penerapan laporan keberlanjutan.

Laporan keberlanjutan memberikan pengetahuan baru untuk dapat terus mempelajari kemajuan teknologi, integrasi kebijakan, dan partisipasi dari pemangku kepentingan. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dan mencerminkan kemajuan yang lebih inisiatif. Penelitian ini dilakukan oleh Jasni & Kamarudin (2024).

Salah satu bentuk implementasi laporan keberlanjutan terjadi pada saat masa pandemi covid-19. Laporan sektor publik dunia tahun 2023, meneliti tata kelola saat pandemi dengan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang membantu Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (SDGs).

Hal ini disampaikan oleh United Nations (2023). Laporan tersebut memperlihatkan bahwa pada masa pandemi, pemerintah di berbagai negara menghadapi masalah yang cukup besar, sehinga dibutuhkan tata kelola yang cukup baik dan mewujudkan SDGs yang lebih efektif.

Kesimpulan

Laporan keberlanjutan adalah alat penting bagi sektor publik untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kebijakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dengan melaporkan kinerja secara transparan, pemerintahan tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga mendorong perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan.

Memanfaatkan perkembangan dengan teknologi dan sistem pemerintahan yang baik, akan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

 

***

 

*) Ditulis oleh Kartika Thoyibbah, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.

*) Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab Dinamika Pos.

*) Rubrik opini di Dinamika Pos terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.

*) Redaksi berhak untuk tidak menayangkan opini yang dikirimkan.