DINAMIKAPOS.COM, OPINI – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi langkah besar Indonesia untuk menggeser pusat pemerintahan dari Jakarta, serta merefleksikan ambisi negara dalam meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan. Dengan anggaran besar, proyek ini menyoroti pentingnya keekonomisan, keefektivan, dan keefisienan dalam perspektif akuntansi sektor publik, terutama di tengah potensi pergantian pemimpin.

Keekonomisan IKN: Pembiayaan dan Akuntabilitas Publik

Keekonomisan dalam konteks pembangunan IKN mengacu pada pemanfaatan dana publik untuk mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan biaya triliunan rupiah, anggaran proyek IKN perlu dikelola secara akuntabel, sesuai prinsip akuntansi sektor publik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mensyaratkan pelaporan yang transparan agar publik dapat mengakses informasi terkait penggunaan anggaran. Selain itu, kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership) dapat meringankan beban negara dalam pembiayaan proyek. Pergantian pemimpin berpotensi membawa pendekatan baru dalam pendanaan, sehingga sistem akuntansi sektor publik harus mampu beradaptasi tanpa mengorbankan akuntabilitas.

Keefektivan IKN dalam Menjawab Masalah Nasional

Keefektivan proyek ini diukur dari keberhasilannya mencapai tujuan seperti mengurangi beban Jakarta, mendorong pembangunan di wilayah timur, dan menciptakan pusat pemerintahan yang efisien dan ramah lingkungan. Akuntansi sektor publik memiliki peran dalam melaporkan pencapaian pembangunan, yang dapat dipantau melalui indikator kinerja kunci (KPI) seperti penurunan kemacetan di Jakarta atau peningkatan investasi di Kalimantan Timur. Laporan keefektivan ini bisa menjadi acuan bagi pemimpin baru untuk mengevaluasi apakah proyek berjalan sesuai visi nasional atau perlu penyesuaian lebih lanjut.

Keefisienan Pembangunan IKN dan Pengelolaan Anggaran

Efisiensi di sektor publik berarti penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat maksimal tanpa pemborosan. Akuntansi sektor publik membantu menjaga efisiensi ini melalui kontrol anggaran yang ketat, memungkinkan pemantauan langsung terhadap perubahan atau penyimpangan dalam anggaran. Digitalisasi anggaran melalui e-budgeting dan e-monitoring dapat meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan, sehingga setiap penundaan atau penyimpangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat untuk meminimalkan dampak negatif.

Keberlanjutan Sistem Akuntansi di Tengah Pergantian Pemimpin

Pergantian pemimpin kerap membawa perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi arah pembangunan. Oleh karena itu, sistem akuntansi sektor publik harus memiliki ketahanan untuk menjaga kesinambungan pelaporan, meskipun ada perubahan prioritas atau alokasi anggaran. Komitmen dari pemimpin baru dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan IKN. Sistem akuntansi sektor publik harus mampu menyediakan data keuangan yang lengkap dan akurat agar proyek dapat diteruskan tanpa kehilangan arah.

Kesimpulan

Keekonomisan, keefektivan, dan keefisienan adalah aspek krusial dalam pengelolaan anggaran publik untuk pembangunan IKN. Jika dikelola dengan prinsip akuntansi sektor publik yang baik, IKN dapat menjadi model tata kelola keuangan yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif pada ekonomi, pemerataan pembangunan, dan lingkungan hidup. Proyek ini bukan sekadar membangun ibu kota baru, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia mampu mengelola proyek besar dengan akuntabilitas tinggi dan visi masa depan.

 

***

 

*) Ditulis oleh Cici Kusumawarti, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.

*) Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab Dinamika Pos.

*) Rubrik opini di Dinamika Pos terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.

*) Redaksi berhak untuk tidak menayangkan opini yang dikirimkan.