DINAMIKAPOS.COM, Opini – Di setiap negara, hukum merupakan salah satu pilar utama yang menjaga tatanan sosial dan memastikan terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara.
Namun, meskipun banyak negara sudah memiliki sistem hukum yang kompleks dan terstruktur, dalam praktiknya masih sering terjadi ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.
Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.
Penegakan Hukum yang Adil
Penegakan hukum yang adil mengandung makna bahwa hukum diterapkan secara konsisten tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan seseorang. Hukum harus dapat memberikan perlindungan yang setara bagi semua warga negara.
Dalam konteks ini, para aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, maupun hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang sah dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal.
Namun, sering kali kita menemui situasi di mana mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan lebih besar dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya kasus yang melibatkan pengaruh politik atau ekonomi dalam keputusan-keputusan hukum yang seharusnya murni didasarkan pada fakta dan keadilan. Praktik semacam ini jelas merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperburuk ketimpangan dalam masyarakat.
Korupsi dalam Penegakan Hukum
Korupsi di lembaga-lembaga hukum adalah salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan sistem hukum yang adil. Ketika aparat hukum bisa dibeli atau dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan, maka hukum tidak lagi menjadi alat untuk menegakkan keadilan, melainkan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi semacam ini tidak hanya merusak moralitas aparat penegak hukum, tetapi juga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.
Korupsi dalam dunia hukum juga berdampak pada pelaksanaan putusan yang tidak adil. Misalnya, seorang terdakwa dengan latar belakang sosial dan ekonomi tertentu bisa mendapatkan perlakuan lebih baik daripada mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu. Hal ini tentu saja menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan.
Perlunya Reformasi Sistem Hukum
Untuk menciptakan penegakan hukum yang adil, salah satu langkah yang perlu diambil adalah reformasi sistem hukum itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki kualitas pendidikan hukum, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta memastikan transparansi dalam setiap proses hukum. Selain itu, perlunya pemberantasan korupsi di institusi.
***
*) Opini Ditulis Oleh Ghita Audi, Universitas Pamulang.
*) Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab Dinamika Pos.
*) Rubrik opini di Dinamika Pos terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
*) Redaksi berhak untuk tidak menayangkan opini yang dikirimkan.