CATATAN,Saya memimpin Memorandum selama 10 tahun. Lanjut, saya memimpin Pojok Kiri (hingga kini) juga hampir 10 tahun. Selama hampir 20 tahun, saya mengamati lembaga-lemba ga yang terkait langsung dengan kepentingan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Saat ini, lembaga yang terkait langsung dengan kepentingan dan nama baik Gubernur adalah Biro Administrasi Pimpinan (Biro AdPim), Sekretariat Daerah Ja-tim.
Lembaga inilah yang seharusnya menjaga nama baik Gubernur dan Wakil Giu-bernur, dalam segala bentuk Lembaga yang dipimpin Pulung Chausar ini harus berada di depan dalam menjaga nama baik dan citra gubernur.
Sayangnya, saat Gubernur Khofifah babak belur dihantam netizen, termasuk suara lantang advokat M Sholeh yang mengkritisi kinerja gubernur. Sejumlah netizen malah usul agar Khofifah ditukar saja dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sejumlah media menerima rilis kegiatan Gubernur yang dibuat oleh Pulung Chausar. Namun, penjudulan yang tidak eye chatching”, pemakaian kata yang boros, hingga makna judul yang multi tafsir, menjadi rilis tidak layak tayang.
Pada era sebelumnya, termasuk saat masih her nama Biro Humas dan Protokol setdaprov, lembaga ini bisa mendekatkan Gubernur dengan kalangan media. Rilis yang dikirim ke media mampu mengkondisikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pimpinan yang pro-rakyat
Selama hampir dua tahun, anggaran Biro AdPim tidak dialokasikan untuk publikasi di media, kecuali hanya media tertentu saja. Sebagai ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Jatim, sejumlah media bertanya ke saya apakah memang tidak ada anggaran publikasi kegiatan Gubernur. Saya jawab ada, tapi media yang dipilih saja.
Sejumlah staf Biro AP pun menutup mulut saat diajukan pertanyaan sepertiini.
Suatu saat wartawan Pojok Kiri, Yudi berkirim pesan ke Gubernur Khofifah. Isinya, keterangan pers soal pertumbuhan ekonomi Jatim yang tinggi layak dijadikan iklan advertorial. Khofifah setuju, namun terlihat staf biro AP mengerjakan seenaknya.
Kasihan Bu Khofifah, punya staf Biro AdPim tapi membiarkan nama baiknya babak belur dihantam lublik. Lebih baik bubarkan saja Biro AdPim (*)