JAKARTA,DINAMIKPOS-Aroma busuk tambang ilegal kembali menyeruak di Sulawesi Tenggara (Sultra). Kali ini, tudingan keras dilontarkan Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, yang menyebut adanya dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR-RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pusaran aktivitas pertambangan nikel di tubuh PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).
Pernyataan berani itu ia lontarkan di hadapan Ketua DPRD Sultra, sejumlah legislator, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda, hingga Danrem 143 HO, usai aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra, Selasa (2/9/2025).
“Disini ada anggota DPRD Gerindra, lima orang. Bersihkan dulu tambang ilegal di Kabaena. Jangan sampai ujung-ujungnya kenapa Presiden Prabowo. Kita sama-sama cinta Prabowo, tapi jangan biarkan kadernya bermain di tambang haram,” tegas Hidayat.
Ironisnya, kata dia, di tengah kondisi bangsa yang sedang bergejolak, justru muncul kabar aktivitas pengapalan ore nikel oleh PT TMS. Informasi itu bahkan disebut-sebut selaras dengan data intelijen.
“Gila ini. Baru saja ada aksi demonstrasi, tiba-tiba kami dapat info ada pengapalan TMS. Dan lebih hebohnya lagi, ada dugaan nama Wakil Ketua DPR-RI, Sufmi Dasco Ahmad, ikut bermain,” bebernya lantang.
Menurut Hidayat, PT TMS memegang kuota 2,150,000 metrik ton ore nikel pada tahun 2025. Fakta ini diperkuat dengan sejumlah putusan hukum, termasuk putusan PK Mahkamah Agung Nomor 580/PK/PDT/2023, yang menyatakan PT TMS bersama Bintang Delapan Tujuh Abadi terbukti melakukan penambangan tanpa izin IPPKH sejak 2019 di hutan lindung seluas 147 hektar.
Bahkan, BPK RI juga mencatat PT TMS beroperasi di luar kawasan izin resmi yang diberikan. Padahal, Pulau Kabaena jelas memiliki perlindungan hukum melalui UU Nomor 1/2014 dan diperkuat putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang melarang eksploitasi tambang di pulau kecil.
ASR Sultra berencana menyurati DPP Partai Gerindra untuk meminta klarifikasi langsung kepada Dasco.
“Sampaikan sama Sufmi Dasco, jangan main-main dengan tambang ilegal di Sultra. Ini menyangkut hajat hidup orang Kabaena. Kami akan adakan pansus rakyat, olah TKP, dan kami minta aparat keamanan membackup penuh,” tegasnya.
ASR juga mendesak Kejaksaan Agung dan KPK RI segera memanggil serta memeriksa pihak- pihak terkait.
Sampai berita ini diturunkan, media masih berupaya mengonfirmasi terkait tuduhan tersebut.