Jakarta, DINAMIKA POS.COM– Gelombang tekanan publik terhadap dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023 kembali memanas.

Kali ini, Solidaritas Mahasiswa Madura (SAMUDRA) turun ke jalan menyerukan Seruan Aksi Jilid II di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kantor DPP Partai Nasdem.

Dalam aksi tersebut, Solidaritas Mahasiswa Madura mendesak KPK agar segera memeriksa dan menangkap salah satu anggota komisi IX dugaan penyalahgunaan dana CSR BI dan OJK yang diduga kuat menyeret nama anggota DPR RI asal Madura, Willy Aditya.

Kordinator Solidaritas Mahasiswa Madura (SAMUDRA) di Gedung KPK

Mereka aksi di depan kantor KPK sambil membawa berkas laporan ke komisi pemberantasan korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi dana CSR BI dan OJK yang di lakukan oleh Willy Aditya DPRI dapil Madura.

“Publik tidak boleh dibiarkan hidup dalam bayang-bayang korupsi yang melibatkan elit politik, Kami menuntut KPK bertindak cepat, transparan, dan tidak pandang bulu. Hukum harus tegak tanpa kompromi!” tegas Shohib, koordinator aksi Solidaritas Mahasiswa Madura.

Mahasiswa menilai, dugaan penyelewengan dana CSR dan dana reses ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, terlebih dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan moral dan integritas.

Solidaritas Mahasiswa Madura juga menyoroti lemahnya sikap Partai Nasdem terhadap kadernya yang diduga terlibat kasus korupsi.

Mereka mendesak Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh untuk segera mengambil langkah tegas dengan memecat Willy Aditya apabila terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi CSR BI.

“Jangan biarkan partai politik menjadi sarang perlindungan bagi pelaku korupsi. Nasdem harus membuktikan komitmen restorasinya dengan menyingkirkan kader busuk,” lanjut Shohib.

Solidaritas Mahasiswa Madura (SAMUDRA) saat demo di depan Gedung KPK

Mahasiswa menegaskan, perjuangan mereka bukan sekadar aksi simbolik, melainkan panggilan moral untuk menjaga integritas lembaga publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum.

“Rakyat sudah muak dengan janji-janji bersih dari korupsi. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka mahasiswa akan terus menjadi barisan terakhir penjaga keadilan,” tutup Shohib dengan lantang.