Pamekasan, DINAMIKAPOS — Lonjakan harga bahan pokok bukan lagi sekadar keluhan, tapi ancaman nyata bagi dapur masyarakat. Di tengah kondisi itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan, Moh Faridi, melontarkan peringatan keras: ketergantungan pada pasar harus segera diputus.
Hal itu ia sampaikan saat turun langsung ke Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Rabu (17/6/2026), usai melihat praktik nyata warga Desa Sopa’ah yang berhasil bertahan lewat budidaya hidroponik di pekarangan sempit.
“Kalau terus bergantung pada pasar yang harganya tidak terkendali, rakyat akan terus jadi korban. Hidroponik ini bukan gaya-gayaan—ini soal bertahan hidup,” tegas Faridi tanpa basa-basi.
Di lokasi, berbagai tanaman seperti selada, cabai, dan daun mint tumbuh subur tanpa tanah. Fakta itu menjadi tamparan keras bagi pola pikir lama: lahan sempit bukan alasan untuk pasrah.
Faridi bahkan secara blak-blakan menyindir lemahnya dorongan sistematis dari pemerintah dalam membangun kemandirian pangan.
“Ini sudah terbukti. Pekarangan kecil bisa jadi lumbung pangan. Pertanyaannya, mau serius atau tidak?” sentilnya.
Menurutnya, hidroponik bukan sekadar alternatif, tetapi solusi strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat:
Menekan beban belanja harian yang terus naik
Menjamin kualitas gizi keluarga
Memutus ketergantungan pada pangan pasar yang belum tentu aman
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya keamanan pangan dari hulu.
“Kalau tanam sendiri, kita tahu apa yang kita makan. Tidak ada bahan kimia sembarangan. Ini bukan cuma hemat, ini soal masa depan kesehatan keluarga,” ujarnya.
Faridi juga mengingatkan agar pemerintah desa hingga dinas terkait berhenti pada kegiatan seremonial yang tidak berdampak nyata.
“Jangan cuma sosialisasi, foto-foto, lalu selesai. Rakyat butuh program nyata yang bisa langsung dijalankan di rumah,” tegasnya.
Keberhasilan Desa Sopa’ah, kata dia, bukan sekadar cerita sukses—melainkan bukti bahwa kemandirian pangan bisa dimulai dari halaman rumah. Dan bagi desa lain, ini bukan lagi inspirasi, tapi tantangan yang tak bisa diabaikan.
“Kalau satu desa bisa, kenapa yang lain tidak?” pungkasnya.