Pamekasan, DINAMIKAPOS – Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Aktivis Jagad Bersatu (AJG) menggelar aksi demonstrasi di kantor Wakil Bupati Pamekasan, Rabu (17/06/2026). Aksi tersebut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait keberadaan dan kinerja Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pamekasan.
Dalam aksinya, massa menyampaikan delapan tuntutan yang berfokus pada transparansi, pengawasan, serta dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
Adapun tuntutan tersebut meliputi desakan penjelasan terkait penanganan dapur MBG Pangorayan yang menjadi sorotan publik, serta permintaan verifikasi ulang seluruh dapur MBG di Pamekasan yang diduga belum memenuhi syarat administrasi.
Selain itu, AJG juga meminta keterbukaan mengenai kesesuaian bangunan dapur MBG dengan standar yang ditetapkan, termasuk transparansi penggunaan dana sewa bangunan yang memanfaatkan rumah tinggal, gudang, BLK, maupun bangunan lainnya.
Massa juga mendesak penjelasan terkait proses verifikasi dan penerbitan izin operasional MBG, serta meminta adanya investigasi terhadap dugaan praktik jual-beli titik lokasi dapur MBG melalui yayasan atau pihak tertentu.
Tak hanya itu, AJG turut mendesak aparat penegak hukum (APH) dan badan kehormatan dewan untuk memeriksa anggota DPRD, Bupati, beserta pihak terkait yang diduga memiliki keterlibatan dalam kepemilikan dapur MBG.
Mereka juga meminta komitmen Satgas dan Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kabupaten Pamekasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG guna menjamin kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.
Koordinator aksi, Syamsul Gerrad, menyampaikan bahwa program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru dinilai telah disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Program ini sangat baik, namun yang menjadi evaluasi bersama masih banyak praktik-praktik menyedihkan, mulai ketidaksesuaian menu, SOP, hingga dugaan jual beli titik,” ujarnya.
Ia juga menilai kinerja Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan yang dijabat oleh Wakil Bupati Sukriyanto belum menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugasnya.
“Kami mendesak evaluasi terhadap kinerja Satgas MBG Kabupaten Pamekasan atas dugaan pembiaran, tebang pilih dalam pengawasan, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan dapur bermasalah tetap beroperasi,” tegasnya.
Syamsul yang juga mantan aktivis PMII tersebut mengecam adanya dugaan pembiaran terhadap penyajian makanan yang tidak layak konsumsi serta indikasi pengurangan anggaran yang berdampak pada kualitas menu.
“Program MBG bukan ladang bisnis, bukan ruang kompromi terhadap pelanggaran, dan bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Setiap rupiah anggaran MBG adalah hak masyarakat yang harus dikelola secara transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tambahnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini, baik melalui pelaporan resmi maupun dengan menyurati pihak Korwil MBG di Jawa Timur.
“Gerakan kami selanjutnya akan dilaksanakan di tingkat Jawa Timur hingga dapur-dapur bermasalah benar-benar dievaluasi oleh BGN,” pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, massa tidak berhasil menemui Ketua Satgas MBG. Mereka hanya ditemui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang mewakili pihak pemerintah daerah.