JAKARTA, DINAMIKA POS.COM — Peta politik nasional kembali menyisakan tanda tanya. Nama Rocky Gerung dikaitkan dengan lingkaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), memunculkan pertanyaan baru tentang kemungkinan tokoh-tokoh yang selama ini berada di luar pemerintahan ikut mengambil peran dalam kekuasaan. Salah satu nama yang kemudian mencuat adalah Anies Baswedan, mantan rival Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Apakah Anies akan tetap menjadi figur di luar pemerintahan, atau membuka jalan komunikasi politik dengan Presiden Prabowo?. Pertanyaan itu menarik perhatian karena perjalanan politik Anies dan Prabowo memiliki sejarah panjang. Keduanya pernah berada dalam satu barisan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, tujuh tahun kemudian, keduanya berhadapan sebagai pesaing dalam kontestasi Pilpres 2024.
Dari sekutu menjadi rival, mungkinkah kembali membuka ruang kerja sama. Dalam politik, persaingan elektoral tidak selalu berarti permusuhan permanen. Kepentingan, agenda pemerintahan, dan konfigurasi politik dapat membuka ruang komunikasi antara tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan. Meski demikian, kemungkinan tersebut tidak bisa langsung dimaknai sebagai sinyal bahwa Anies akan masuk ke pemerintahan Prabowo.
Sorotan terhadap Rocky Gerung menambah dimensi baru dalam perbincangan ini. Sosok yang dikenal lantang mengkritik kekuasaan itu kerap membawa perspektif berbeda dalam perdebatan publik. Jika benar mengambil peran di lingkaran penasihat atau pertimbangan presiden, pertanyaan pentingnya bukan semata-mata soal kedekatan dengan Istana, melainkan sejauh mana sikap kritis tetap terjaga ketika seseorang berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Rocky pernah menggambarkan dirinya sebagai black swan atau angsa hitam—metafora untuk perspektif yang berbeda dari arus utama. Namun, keberadaan seorang pengkritik di dekat pusat kekuasaan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa kritik akan memengaruhi arah kebijakan.
Di titik inilah kemungkinan Anies menjadi relevan untuk diperbincangkan. Kehadirannya dalam pemerintahan, jika suatu saat benar-benar terjadi, akan memunculkan pertanyaan tentang posisi politiknya, ruang gerak untuk menyampaikan gagasan, serta kemungkinan kontribusinya terhadap kebijakan publik.
Sebaliknya, bertahan di luar pemerintahan juga tidak otomatis berarti menutup komunikasi dengan Istana. Peran di luar kabinet tetap dapat menjadi ruang untuk menyampaikan kritik, menawarkan gagasan, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Belum ada kepastian bahwa Anies akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Wacana tersebut masih sebatas kemungkinan yang menarik untuk dicermati, bukan keputusan politik yang telah diumumkan.
Jika suatu saat Anies dan Prabowo kembali berada dalam satu ruang politik, pertanyaan terbesarnya bukan sekadar siapa bergabung dengan siapa, melainkan bagaimana perbedaan pandangan tetap mendapat tempat dalam pemerintahan.