JAKARTA, DINAMIKA POS.COM – Pemandangan puluhan kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menumpuk di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, bukan sekadar persoalan parkir kendaraan. Deretan mobil pikap dan truk yang dibiarkan berjejer di lahan kosong itu justru memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan program, efektivitas pengadaan, hingga pengawasan aset yang dibeli menggunakan anggaran negara.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ikut angkat bicara. Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengingatkan agar kendaraan operasional yang telah disediakan pemerintah tidak sampai ditelantarkan dan kehilangan fungsi sebagaimana tujuan awal pengadaannya.
“Terkait mengenai bertumpuknya mobil KDKMP, kami juga mendorong jangan sampai kemudian hal ini ditelantarkan,” ujar Radian dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa penumpukan kendaraan tanpa kejelasan pemanfaatan dapat memunculkan persoalan baru.
“Karena ini juga nanti akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru,” sambungnya.
Pernyataan Ombudsman tersebut menjadi peringatan penting bagi pemerintah. Sebab, kendaraan operasional seharusnya menjadi instrumen pendukung aktivitas koperasi, bukan justru menjadi deretan aset yang hanya terlihat dari luar tanpa kejelasan kapan dan bagaimana dimanfaatkan.
Fenomena ini mencuat setelah video puluhan kendaraan berwarna putih viral di media sosial. Kendaraan yang terdiri atas mobil pikap dan truk tersebut terlihat memenuhi lahan kosong di kawasan Nusa Kirana, Rorotan, Jakarta Utara.
Pemandangan itu pun memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa kendaraan sudah disediakan, sementara kesiapan operasional koperasi di sejumlah daerah justru belum maksimal?
Di tengah besarnya ambisi pemerintah menjadikan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa dan kelurahan, persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengadaan kendaraan semestinya berjalan seiring dengan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, sistem distribusi, serta aktivitas usaha koperasi.
Radian mengungkapkan, masih terdapat sejumlah KDKMP di berbagai daerah yang belum menjalankan operasional secara maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada kendaraan yang telah disediakan pemerintah, tetapi belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Situasi ini menuntut evaluasi menyeluruh. Pemerintah perlu menjelaskan apakah distribusi kendaraan sudah mempertimbangkan kesiapan masing-masing koperasi, bagaimana mekanisme pengawasan penggunaannya, serta siapa pihak yang bertanggung jawab memastikan aset tersebut benar-benar bekerja sesuai peruntukannya.
Jangan sampai pengadaan berjalan lebih cepat daripada kesiapan pelaksanaan program. Sebab, ketika kendaraan hanya menumpuk tanpa aktivitas operasional yang jelas, persoalannya bukan lagi sebatas keterlambatan pemanfaatan, melainkan juga menyangkut efektivitas belanja negara dan tanggung jawab pengelolaan aset.
Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan. Berapa jumlah kendaraan yang telah didistribusikan? Berapa yang sudah beroperasi? Berapa yang masih tersimpan? Berapa lama kendaraan tersebut berada di lokasi penumpukan? Dan bagaimana jaminan agar aset negara itu tidak mengalami kerusakan atau penurunan nilai akibat terlalu lama tidak digunakan?
Pemerintah juga perlu membuka evaluasi mengenai hubungan antara pengadaan kendaraan dengan kesiapan operasional KDKMP di lapangan. Jangan sampai program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat justru menyisakan persoalan baru dalam pengelolaan anggaran dan aset negara.
Peringatan Ombudsman semestinya tidak berhenti sebagai pernyataan. Perlu ada langkah konkret berupa pendataan, pemeriksaan kondisi kendaraan, kepastian distribusi, serta target waktu pemanfaatan yang terukur.
Sebab, keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak semestinya diukur dari banyaknya kendaraan yang berhasil dibeli atau diparkir, melainkan dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Uang negara telah dialokasikan. Kendaraan telah disediakan. Kini publik menunggu bukti bahwa seluruh fasilitas tersebut benar-benar bekerja, bukan sekadar menjadi pemandangan viral di media sosial.
