SURABAYA,dinamikapos.com– Ketua Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jatim, Holik Ferdiansyah, soroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Budhi Sadewa terkait wacana pemberantasan rokok ilegal.
Holik Ferdiansyah, menyatakan pabrikan lokal yang memproduksi rokok tidak berpita tersebut lebih baik dilakukam pembinaan serta diarahkan untuk mendapatkan ijin produksi yang nantinya dapat menyumbang untuk pendapatan negara. Bukan sebaliknya langsung diberantas seperti yang disampaikan KemenKeu.
Dirinya memaparkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024 pendapatan negara dari cukai terus mengalami kenaikan yang segnifikan.
“2021 misalnya, pendapatan negara dari rokok sekitar 466 Milyar, 2022 bertambah menjadi 622 Milyar, dan tahun 2024 sampai menyentuh angga 1,1 Triliun. Bayangkan jika semua rokok yang tidak berpita tersebut kemudian diberi pita, berapa banyak negara akan mendapatkan keuntungannya,” papar Holik Ferdiansyah. Rabu (01/9/2025).
Holik menyesalkan upaya pemerintah yang selama ini hadir bukan memberikan perlindungan yang jelas dan tegas kepada pengusaha rokok menengah, sehingga kesempatan tersebut diambil alih oleh oknum pejabat di bawah Kementerian sendiri.
“Mungkin tidak banyak yang mau bicara, tapi kemaren saya mendapat laporan dari salah satu pengusaha lokal perkara sulitnya mendapatkan pita cukai, bahkan dengan harga yang melebihi penjualan seharusnya, sedangkan pabrikan produksinya harus terus berlanjut. Kesempatan inilah yang diambil oleh oknum Bea Cukai, mengatasnamakan penindakan yang ujung-ujungnya menjadikan para pengusaha lokal bak sapi perah,”tegasnya.
Alumni aktivis HMI Jakarta Selatan menegaskan bahwa upaya MenKeu Purbaya dalam memberantas peredaran rokok ilegal akan sia-sia.
“Kalau benar mau memberantas, saya tantang terlebih dahulu MenKeu Purbaya untuk memberantas para oknum di Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Madura dan Dirjen Bea Cukai Jawa Timur yang dugaannya sering menerima setoran, “Tantangnya.
Pihaknya, meminta pihak KemenKeu untuk mengaudit total seluruh harta Kasi Penindakan, kepala Bea Cukai Madura, dan Dirjen Bea Cukai Jawa Timur.
“Kami curiga salah satu sumbernya berasal dari pengusaha lokal seperti informasi yang kami terima,”pintanya.