Pamekasan, DINAMIKAPOS – Alokasi anggaran sebesar Rp697.520.000 untuk pemeliharaan kendaraan dinas perorangan/jabatan Tahun Anggaran 2026 di Kabag Umum menuai sorotan.
Di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah, publik mulai mempertanyakan transparansi dan urgensi dari penggunaan anggaran yang mendekati Rp700 juta tersebut.
Anggaran ini tercatat dalam paket belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor, mencakup perawatan rutin, biaya operasional pemeliharaan, serta pembayaran pajak kendaraan dinas.
Kegiatan tersebut masuk dalam sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas, dengan metode pengadaan langsung melalui APBD 2026, serta terdaftar dalam kode RUP 67199841 dan dijadwalkan berjalan mulai Januari 2026.
Meski secara administratif tergolong belanja rutin, besarnya nominal anggaran memantik reaksi dari kalangan aktivis.
Aktivis Gerakan Aksi Mahasiswa Jawa Timur (GAM Jatim), Junaidi, menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya berlindung di balik istilah “belanja rutin”.
“Kalau anggaran hampir Rp700 juta, publik berhak tahu rinciannya. Berapa unit kendaraan yang dirawat? Apa saja jenis perawatannya? Berapa biaya per kendaraan? Jangan sampai ini jadi pos gemuk yang rawan pemborosan bahkan penyimpangan,” tegas Junaidi.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi berbasis data terbuka agar masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran.
“Transparansi itu bukan sekadar formalitas laporan. Harus dibuka detailnya. Kalau tidak, wajar publik curiga ada pemborosan terselubung,” tambahnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak pemerintah daerah belum membuahkan hasil. Kepala Bagian Umum yang bertanggung jawab atas pengelolaan kendaraan dinas sulit dihubungi.
Hingga berita ini diturunkan, Kabag Umum belum memberikan keterangan resmi. Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat, yang bersangkutan tidak memberikan respons.
Kondisi ini semakin memperkuat desakan agar pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kritik publik, terutama terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.
keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Apalagi di tengah tekanan efisiensi, setiap rupiah anggaran daerah dituntut memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.
Belum adanya penjelasan resmi dari pihak terkait, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk membuka rincian penggunaan anggaran sekaligus memastikan tidak ada celah pemborosan dalam belanja pemeliharaan kendaraan dinas.