PAMEKASAN, Dinamika Pos – Aksi demonstrasi kembali digelar oleh Forum Mahasiswa Pantura di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Selasa (30/6/2026). Dalam aksinya, massa menyuarakan kritik terhadap tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang dinilai belum optimal.
Koordinator aksi, Mahendra, menegaskan bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi birokrasi di Kabupaten Pamekasan. Ia menyoroti banyaknya jabatan strategis yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Dari 9 OPD, direktur rumah sakit, 12 kepala puskesmas, hingga 117 kepala sekolah, masih dijabat oleh pelaksana tugas. Kondisi ini tentu berdampak pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya dalam orasi.
Menurut Mahendra, kekosongan jabatan definitif tersebut berpotensi menimbulkan berbagai stigma negatif di tengah masyarakat terhadap kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan rotasi dan pengisian jabatan secara definitif.
“Kami mendesak agar kekosongan jabatan ini segera diisi. Kalau bisa, bulan ini seluruh jabatan yang masih dijabat Plt harus sudah terisi pejabat definitif,” tegasnya.
Selain itu, Forum Mahasiswa Pantura juga meminta DPRD Kabupaten Pamekasan untuk memperketat fungsi pengawasan, khususnya dalam bidang kepegawaian selama kurang lebih satu setengah tahun masa kepemimpinan bupati.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti ketidakhadiran Bupati Pamekasan saat hendak ditemui. Menurut Mahendra, pihaknya sempat meminta kejelasan terkait surat tugas perjalanan dinas bupati, namun tidak dapat ditunjukkan oleh pihak terkait.
“Kami meminta surat tugas, tetapi tidak bisa ditunjukkan. Bahkan disebutkan bahwa administrasi diurus oleh ajudan. Ini menimbulkan pertanyaan besar dalam aspek administrasi pemerintahan,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait asas kepastian hukum dan tata kelola administrasi.
Sebagai bentuk keseriusan tuntutan, Forum Mahasiswa Pantura memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah untuk segera merespons aspirasi mereka.
“Kami memberikan waktu 7 x 24 jam. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” pungkas Mahendra.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga massa membubarkan diri.
Kalau ingin dibuat versi lebih tajam (lebih kritis atau gaya investigatif), saya bisa bantu sesuaikan tone-nya.