Pamekasan, 8 Juli 2026 — Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Rabu (08/07/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk keseriusan Formatur dalam mengawal agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Pamekasan, sekaligus menyuarakan evaluasi atas lebih dari satu tahun kepemimpinan Bupati KH. Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto.
Koordinator lapangan aksi, Mahendra, mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak jabatan strategis di lingkungan pemerintahan yang hingga kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Hingga hari ini, beberapa instansi di bawah kepemimpinan Bupati Pamekasan masih dijabat oleh Plt, di antaranya 9 OPD, Direktur RSUD, 12 kepala puskesmas, dan 117 kepala sekolah,” ujarnya.
Menurut Mahendra, lambatnya proses rotasi dan pengisian jabatan struktural tersebut memicu polemik serta menimbulkan kecurigaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Penundaan yang berlarut-larut ini bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan diduga kuat sebagai bentuk sabotase terselubung terhadap jalannya pemerintahan dari dalam sektor tata kelola itu sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pola rotasi jabatan yang tidak dilakukan secara serentak. Menurutnya, kondisi tersebut membuka ruang spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami bisa berandai-andai secara logis, ketika rotasi mutasi tidak dilakukan secara menyeluruh, maka wajar jika muncul kecurigaan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya dugaan pungutan hingga praktik jual beli jabatan yang melibatkan orang-orang terdekat Bupati,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman memastikan bahwa pelantikan pejabat akan tetap dilakukan pada Juli ini, namun dengan skema parsial.
“Kalau dilakukan kolektif untuk ratusan kursi sekaligus, nanti akan saling menunggu karena ada yang pensiun bersusulan. Satu dicopot, yang lain harus bergerak juga, dan itu memakan waktu. Karena itu diputuskan pelantikan dilakukan secara parsial, tidak kolektif,” jelasnya.
Ia memperkirakan jumlah pejabat yang akan dilantik berkisar antara 30 hingga 50 orang, dengan proses yang berlangsung hingga pertengahan sampai akhir Agustus 2026.
“Saya tidak pernah mengundang mereka. Sendirian pun saya berani. Tapi saya tetap menyampaikan terima kasih atas kepeduliannya,” tandasnya.
Terkait isu dugaan jual beli jabatan, Bupati dengan tegas membantahnya.
“Tanpa mahar, itu jelas. Kalau ada yang menarik mahar, jangan laporkan ke saya, langsung saja ke KPK,” tegas KH. Kholilurrahman.