Pamekasan, DINAMIKAPOS – Wakil Bupati Pamekasan, H. Sukriyanto, bersama anggota DPRD Pamekasan Komisi V, Rosyid Fansori, terus mendorong peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya melalui skema BPJS Kesehatan.
Upaya tersebut diwujudkan dengan membawa langsung sejumlah aspirasi daerah ke tingkat pusat. Dalam pertemuan dengan Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, Sukriyanto menyampaikan dua usulan yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan layanan kesehatan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, kami menyampaikan dua poin utama yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan agar dapat didisposisikan ke pusat. Kami berharap ada tindak lanjut nyata demi kepentingan masyarakat Pamekasan,” ujar Sukriyanto.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah permohonan dukungan kerja sama antara RSUD Smart Pamekasan dengan BPJS Kesehatan. Kerja sama ini diharapkan dapat mencakup layanan Cathlab atau laboratorium kateterisasi jantung agar dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Sukriyanto menjelaskan, fasilitas Cathlab memiliki peran krusial dalam penanganan penyakit jantung. Namun, hingga saat ini layanan tersebut masih terbatas bagi pasien umum, sehingga menjadi kendala bagi masyarakat kurang mampu.
“Jika layanan Cathlab ini sudah bisa dicover oleh BPJS Kesehatan, maka masyarakat Pamekasan tidak perlu lagi dirujuk ke Surabaya hanya untuk pemasangan ring jantung. Ini tentu akan sangat membantu dari sisi biaya dan waktu,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengajuan kerja sama tersebut telah disampaikan sejak 9 April 2024, namun hingga kini belum mendapatkan disposisi dari BPJS Kesehatan pusat. Karena itu, pihaknya kembali mendorong percepatan realisasi usulan tersebut.
Selain itu, Sukriyanto juga mengajukan permohonan penambahan kuota peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini penting untuk meringankan beban anggaran daerah sekaligus memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami berharap jumlah penerima BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat bisa ditambah. Dengan begitu, masyarakat yang belum tercover oleh daerah bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang layak,” tegasnya.