PAMEKASAN, Dinamika Pos – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MI Miftahul Ulum Panagguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, kembali mencuat. Setelah sebelumnya menu kebab yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangorayan menuai sorotan publik karena dinilai tidak sesuai standar gizi, kini muncul dugaan intimidasi terhadap seorang guru di sekolah tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan, guru yang menjadi penerima manfaat program MBG diduga mendapat tekanan hingga diminta membuat video klarifikasi usai menu makanan menjadi bahan kritik masyarakat.
Aktivis Lingkar Melati Bersatu (LMB), Zainal Erdogan, mengecam keras dugaan tindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap program pemerintah merupakan bagian dari pengawasan publik yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan justru dibungkam.
“Jika benar ada guru yang mendapat tekanan hingga harus membuat video klarifikasi, itu sangat disayangkan. Kritik harus dipandang sebagai masukan untuk perbaikan program,” kata Zainal, Sabtu (20/6/2026).
Selain dugaan intimidasi, Zainal juga menyoroti pengelolaan dapur MBG di Desa Pangorayan yang melayani sekitar 2.984 siswa. Meski disebut telah memiliki izin operasional dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, terutama terkait sistem pengolahan limbah dan uji kualitas air limbah.
Ia pun mendesak Satgas MBG dan Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terhadap berbagai laporan yang berkembang di masyarakat.
“Saya berharap Satgas dan Korwil MBG segera turun tangan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan temuan di lapangan. SPPG Pangorayan wajib masuk daftar dapur MBG yang akan disidak,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Proppo Pangorayan, Thowilus Shidqi, menyatakan bahwa dapur MBG yang dikelolanya telah memenuhi berbagai persyaratan administratif, sanitasi, dan kelayakan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, seluruh proses produksi makanan dilakukan dengan mengedepankan keamanan pangan, kebersihan lingkungan, serta pengawasan mutu yang ketat guna menjamin kualitas makanan bagi siswa.
“Dapur SPPG Proppo Pangorayan telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung dan memenuhi standar dalam penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan, Sukriyanto, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang masuk.
“Terima kasih informasinya. Kami akan melakukan pengecekan dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan,” katanya singkat.
Hingga berita ini ditulis, Korwil MBG Kabupaten Pamekasan belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan.
Kasus ini menambah daftar persoalan dalam pelaksanaan Program MBG di Pamekasan. Sejumlah pihak mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar program yang bertujuan meningkatkan gizi peserta didik tersebut dapat berjalan sesuai standar, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan.