PAMEKASAN,- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Madura demo bakar ban depan Kantor Bupati Pamekasan. Mereka kecewa pada pihak Satuan Ttgas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan yang tidak hadir dalam aksi berlangsung. Kamis (12/3/2026).

Dalam aksinya, massa sempat memaksa masuk ke area kantor bupati hingga terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian. Massa akhirnya berhasil masuk dan membakar ban di depan pintu masuk Kantor Bupati Pamekasan sebagai bentuk protes.

Mahasiswa menilai Program Makan Bergizi Gratis perlu perbaikan menyeluruh agar tepat sasaran dan diawasi ketat. Pasalnya, banyak temuan dilapangan yang masih kurang layak dan siswa keracunan akibat Makan Gizi Gratis yang didistribusikan dari SPPG.

Selain itu, pihak massa aksi juga meminta BGN Pamekasan untuk menindak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Pamekasan yang saat ini masih banyak ditemukan bermaslah.

Arisandi, selaku ketua Komisariat PMII UIN Madura menuturkan, ada banyak dapur yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dokumen legal dari Dinkes.

Pihaknya, menambahkan sebanyak 114 dapur MBG di Pamekasan hanya 97 diantaranya dinyatakan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi agar makanan aman.

“Satgas seharusnya memberikan teguran bagi dapur SPPG yang tidak memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal Dapur SPPG itu wajib memiliki, dan itu berdasarkan peraturan dari menteri kesehatan (Permenkes),” terangnya.

Pihaknya, merasa kinerja dari satgas SPPG di Pamekasan perlu dipertanyakan, Menurut penuturannya keberadaan Satgas dirasa kurang maksimal dalam mengatasi persoalan dibawah.

“Kalau misalkan Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, maka lebih baik mundur. Kalau perlu nanti kami akan menggelar aksi,” tegasnya.

Selain itu, temuan MBG yang bermasalah berupa kasus keracunan dan menu tidak layak. Seperti di Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Siswa mengalami keracunan MBG pada 9 September 2025.

Kasus selanjutnya, sejumlah wali murid mengembalikan menu MBG yang tidak layak di desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Pamekasan pada Kamis, 26 Februari 2026.

Masalah juga terjadi Sembilan siswa SDN Toronan 1 Pamekasan menjadi korban keracunan MBG . Rabu (15/10/25).

Menu rapel dari SPPG Sewindu Barurambat Kota yang diterima siswa SDN Kowel III, Pamekasan juga dikeluhkan. Senin (23/2/2026)

Sejumlah wali murid mengembalikan menu yang tidak layak di desa Pamoroh, Kecamtan Kadur, Pamekasan pada Kamis, 26 Februari 2026

Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama dikeluhkan wali siswa SDN Bajang 2, Kecamatan Pakong, Selasa (24/2/2026). Diduga tidak layak dimakan karena berbau kurang sedap.

MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Yasmin Ambet Pamekasan menuai sorotan dari sejumlah pihak. Menu yang disajikan pada Selasa (24/2/26) dinilai sebagian orang tua siswa masih kurang layak.

Menu MBG di Yayasan Alhumaidy, Desa Blaban yang dinilai masih kurang layak.Sabtu (24/1/2026)

“Kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat, kami meminta pihak BGN turun tangan untuk mengevaluasi kinerja dari Satgas MBG di Pamekasan,” ungkapnya.

Dalam aksi berlangsung sejumlah massa aksi PMII UIN Madura membawa beberapa poin-poin permasalahan dan tuntutan diantaranya,

Pertama, Laporan anak mengalami keracunan makanan di berbagai tempat sering terjadi, serta temuan makanan berbau busuk.

Kedua, Pendemo menuntut Badan Gizi Nasional (BGN) yang di Pamekasan bertanggung jawab atas keracunan massal.

Ketiga, Mendesak BPK untuk melakukan audit investigatif pada pengelola MBG karena besarnya anggaran yang dianggap rawan korupsi.

Keempat, Meminta program MBG dihentikan sementara atau dievaluasi secara total di Pamekasan.