Pamekasan, Dinamika Pos – Aksi demonstrasi damai yang digelar ribuan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pamekasan di depan kantor DPRD, Kamis (2/7/2026), tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, namun juga memunculkan sorotan tajam terhadap peran Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Pamekasan.
Dalam aksi yang melibatkan sekitar 6.700 massa tersebut, Korwil BGN justru tidak tampak hadir di tengah-tengah massa aksi. Kondisi ini semakin menguatkan persepsi bahwa keberadaan Korwil BGN sudah tidak lagi dianggap oleh para relawan, mitra, hingga kepala SPPG di Pamekasan.
Koordinator Lapangan aksi, Khairul Kalam, menegaskan bahwa tidak dilibatkannya Korwil BGN dalam aksi tersebut bukan tanpa alasan.
“Mayoritas massa adalah relawan SPPG, termasuk kepala SPPG dan juga partisipasi dari kelompok tani. Bahkan, SPPG yang belum operasional pun ikut mengirimkan massa. Ini menunjukkan bahwa gerakan ini murni dari bawah dan solid,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa aksi tersebut lahir dari kegelisahan para relawan terhadap berbagai isu yang berkembang, khususnya terkait keberlanjutan program MBG yang dinilai semakin menimbulkan ketidakpastian.
“Selama ini masyarakat disuguhkan dengan framing bahwa program MBG akan dihentikan. Hal ini membuat para relawan resah, karena mereka khawatir kehilangan pekerjaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Khairul menyebut bahwa pihaknya secara sadar tidak melibatkan Korwil BGN dalam aksi tersebut. Menurutnya, Korwil dinilai tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam menjawab persoalan di lapangan.
“Kami tidak mengundang Korwil BGN. Karena kami menilai yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi dalam hal ini. Jadi tidak ada urgensi untuk dilibatkan dalam aksi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mempertegas adanya jarak antara Korwil BGN dengan para pelaksana program di tingkat bawah. Bahkan, sebagian massa aksi menilai bahwa peran strategis Korwil dalam pengambilan kebijakan tidak lagi dirasakan manfaatnya oleh para relawan dan kepala SPPG.
Padahal, secara struktural, Korwil BGN memiliki kewenangan penting dalam memahami dan menjalankan petunjuk teknis (juknis) program. Sementara itu, peran Satuan Tugas (Satgas) MBG lebih pada fungsi pengawasan dan penindakan.
Tidak dilibatkannya Korwil BGN dalam aksi ini pun memunculkan berbagai spekulasi. Sebagian pihak menilai hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan mendalam, sementara yang lain melihatnya sebagai sinyal menurunnya kepercayaan terhadap kepemimpinan di tingkat wilayah.
Di sisi lain, Khairul menegaskan bahwa aksi tersebut sepenuhnya merupakan gerakan mandiri tanpa campur tangan pihak manapun.
“Tidak ada yang dibayar. Semua relawan bergerak secara swadaya, termasuk konsumsi yang diatur sendiri oleh mereka. Ini murni bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan program MBG,” katanya.
Aksi ini menjadi cerminan kuat adanya dinamika internal dalam pelaksanaan program MBG di Pamekasan. Ketidakhadiran sekaligus tidak dilibatkannya Korwil BGN dinilai sebagai indikasi adanya persoalan serius dalam koordinasi dan komunikasi di tingkat pelaksana.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Korwil BGN Pamekasan terkait ketidakhadirannya maupun tanggapan atas penilaian dari massa aksi tersebut.