Pamekasan, DINAMIKAPOS – Dari total 128 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pamekasan yang telah beroperasi, hanya 7 dapur yang tercatat mengantongi sertifikat halal. Kondisi ini menuai kritik dari kalangan aktivis yang menilai adanya kelalaian dalam pengawasan dan pendampingan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Pamekasan, Hariyanto.
Junaidi Kordinator Gerakan dan Aktivis Mahasiswa Jawa Timur (Gam Jatim) menilai, rendahnya capaian sertifikasi halal tersebut bukan semata kesalahan pengelola dapur, melainkan lemahnya peran koordinatif dari pihak korwil.
“Ini bukan persoalan teknis di lapangan saja, tapi lebih pada kegagalan koordinasi. Korwil seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh dapur memenuhi standar, termasuk sertifikasi halal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak pengelola dapur sebenarnya memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, namun terbentur minimnya arahan dan pendampingan.
“Faktanya, banyak yang ingin mengurus, tapi tidak tahu alurnya. Tidak ada sosialisasi yang masif, tidak ada bimbingan teknis yang jelas. Ini menunjukkan lemahnya manajemen di tingkat wilayah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Junaidi juga menyoroti sikap Korwil yang dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Menurutnya, komunikasi yang tidak berjalan efektif menjadi salah satu faktor utama lambatnya proses sertifikasi.
“Ketika bawahan mencoba berkoordinasi, responsnya lambat. Bahkan terkesan menghindar. Ini tentu sangat disayangkan, karena menyangkut program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Ia pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Korwil SPPG Pamekasan serta langkah cepat dari pihak terkait untuk mempercepat proses sertifikasi halal di seluruh dapur yang telah beroperasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Korwil SPPG Pamekasan belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan.