Pamekasan, DINAMIKAPOS – Dugaan persekongkolan dalam pengelolaan dan keterbukaan data 45 dapur MBG di Kabupaten Pamekasan semakin menguat. Aktivis Jawa Timur, Junaidi selaku Kordinator Daerah GAM Jatim, menegaskan bahwa tanggung jawab transparansi tidak hanya berada di pundak Koordinator Wilayah (Korwil), tetapi juga Ketua Satgas MBG.

Menurut Junaidi, sikap saling lempar kewenangan antara Korwil dan Ketua Satgas justru memperlihatkan adanya indikasi kuat ketidakterbukaan yang terstruktur. Ia menilai, kedua pihak memiliki peran sentral dalam pengelolaan data, sehingga tidak bisa saling menghindar dari tanggung jawab.

“Ini bukan hanya soal Korwil. Ketua Satgas juga wajib bertanggung jawab. Jangan sampai ada kesan saling melindungi atau bahkan terkesan kompak menutup informasi yang seharusnya dibuka ke publik,” tegasnya.

Ia menyoroti pernyataan Ketua Satgas yang menyebut bahwa data 45 dapur bermasalah masih berada di tangan Korwil. Bagi Junaidi, hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem koordinasi internal yang dinilai tidak transparan.

“Kalau memang data ada di Korwil, lalu fungsi kontrol Ketua Satgas di mana? Jangan sampai publik menilai ada pembiaran atau bahkan keterlibatan dalam menahan informasi,” lanjutnya.

Junaidi juga menilai, sikap tertutup yang ditunjukkan kedua pihak berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Terlebih, hingga saat ini belum ada penjelasan rinci terkait data dapur yang memiliki catatan operasional tersebut.

“Ini berpotensi menjadi bola liar. Publik bisa saja menilai ada ‘kongkalikong’ antara Korwil dan Ketua Satgas. Maka dari itu, keduanya wajib segera membuka data secara transparan agar tidak menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, pihaknya akan mendorong adanya audit independen untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan data tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, baik Korwil maupun Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam kedua pihak semakin memperkuat desakan publik agar transparansi segera diwujudkan.