CIPUTAT, TANGERANG SELATAN — Rencana pemerintah menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke lingkungan perguruan tinggi memicu penolakan keras dari berbagai elemen mahasiswa, salah satunya muncul dari Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DEMA FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Zidan Ramdani.
Kebijakan tersebut dinilai tidak menjawab persoalan mendasar pendidikan tinggi, bahkan berpotensi mengaburkan fungsi kampus sebagai ruang akademik, ruang kritik, dan ruang pembebasan intelektual.
Menurut Zidan, kampus bukanlah dapur negara dan tidak semestinya dijadikan arena uji coba kebijakan populis yang sarat pencitraan. Di saat mahasiswa masih dihadapkan pada biaya pendidikan yang tinggi, fasilitas yang belum merata, serta tekanan ekonomi yang makin berat, pemerintah justru dinilai lebih sibuk menghadirkan agenda yang tidak menyentuh akar persoalan pendidikan.
“Perguruan tinggi hari ini sedang menghadapi ancaman serius komersialisasi pendidikan. Mahasiswa dibebani UKT yang makin mahal, fasilitas belajar tidak memadai, sementara negara justru ingin membawa program MBG masuk ke kampus. Ini bukan solusi, melainkan bentuk pengaburan terhadap fungsi utama pendidikan tinggi,” tegas Muhammad Zidan Ramdani dalam wawancara pertamanya.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak pemenuhan gizi masyarakat sebagai gagasan sosial. Namun, ketika program tersebut dipaksakan masuk ke dalam ruang kampus, persoalannya berubah. Kampus, kata dia, harus tetap steril dari kepentingan proyek yang dapat menggeser orientasi akademik dan melemahkan independensi perguruan tinggi.
“Kalau pemerintah sungguh peduli pada mahasiswa, maka yang harus diprioritaskan adalah menurunkan biaya kuliah, memperluas beasiswa, memperbaiki fasilitas pembelajaran, dan meningkatkan kesejahteraan dosen serta mahasiswa. Bukan malah menjadikan kampus sebagai lokasi distribusi program yang tidak menyentuh substansi krisis pendidikan,” ujarnya dalam wawancara kedua.
DEMA FDIKOM menilai bahwa arah kebijakan pendidikan nasional hari ini semakin menjauh dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kampus perlahan didorong masuk ke logika pasar dan logika kekuasaan. Dari kenaikan UKT, dorongan menuju PTNBH, hingga masuknya berbagai agenda non-akademik ke ruang kampus, semuanya menunjukkan bahwa pendidikan sedang kehilangan marwahnya.
Dalam pandangan DEMA FDIKOM, jika situasi ini terus dibiarkan, maka kampus akan berubah dari ruang intelektual menjadi ruang administratif yang tunduk pada kepentingan politik praktis.
Zidan juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga independensi perguruan tinggi. Kampus harus tetap menjadi ruang berpikir bebas, ruang diskusi kritis, dan ruang perjuangan intelektual yang berpihak kepada rakyat. Ketika ruang akademik mulai dikuasai proyek, maka yang terancam bukan hanya kualitas pendidikan, tetapi juga masa depan nalar kritis mahasiswa.
Sebagai penutup, DEMA FDIKOM UIN Jakarta menyatakan sikap tegas menolak rencana MBG masuk kampus dan menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa untuk bersama-sama mengawal arah kebijakan pendidikan agar tetap berpihak pada ilmu pengetahuan, keadilan, dan kepentingan publik. Kampus, bagi mereka, harus dikembalikan pada jati dirinya: ruang belajar, ruang kritik, dan ruang pembebasan, bukan ladang proyek negara.