Pamekasan, Dinamika Pos — Di tengah sepinya perhatian dan minimnya dukungan anggaran, Dewan Kesenian Pamekasan (DKP) justru memilih tancap gas. Lewat program bertajuk “KOTA BICARA”, ruang publik di depan kantor DKP disulap menjadi panggung mini, Jumat malam (24/7/2026).
Tanpa seremoni berlebihan, acara dibuka dengan penampilan kesenian lintas generasi: musik akustik, pembacaan puisi oleh UKM teater kampus di Pamekasan, hingga tembang macapat yang dibawakan langsung oleh budayawan Madura, Zainollah.
Suasana sederhana, tapi penuh makna seolah menjadi tamparan halus bagi pihak-pihak yang selama ini hanya pandai bicara tanpa aksi.
Ketua Umum DKP, Arif Wibisono, yang juga menjadi narasumber, menegaskan bahwa kebangkitan seni tidak bisa terus menunggu “anggaran turun dari langit”.
“Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? DKP membuka ruang, ayo kita bergerak bersama. Seni dan budaya ini milik kita, bukan milik proposal,” tegasnya di hadapan peserta.
Diskusi publik malam itu secara khusus menyoroti satu hal krusial: jarak yang semakin lebar antara generasi muda (Gen Z) dengan akar budayanya sendiri. Di era digital yang serba instan, kesenian lokal pelan-pelan ditinggalkan, bahkan oleh pemiliknya sendiri.
Zainollah, Nara sumber kedua dalam penyampaiannya tidak menutup-nutupi kegelisahan itu. Ia secara lugas menyentil realitas yang ada.
“Gen Z sekarang lebih hafal tren luar daripada budaya sendiri. Ini bukan salah mereka sepenuhnya, tapi kita semua yang lalai mengenalkan,” ujarnya.
Namun, ia juga memberi harapan. Menurutnya, gerakan kecil seperti “KOTA BICARA” justru bisa menjadi titik balik.
“Jangan tunggu besar. Dari kecil ini nanti akan jadi besar. Yang penting bergerak dulu,” tambahnya.
Menariknya, di balik terselenggaranya acara ini, tidak ada satu rupiah pun anggaran resmi yang digunakan. Seluruh kegiatan murni hasil patungan pengurus DKP, sebuah langkah yang sekaligus menjadi kritik terhadap minimnya keberpihakan terhadap sektor seni dan budaya.
Di saat banyak program berhenti karena alasan klasik “tidak ada dana”, DKP justru membuktikan sebaliknya: bahwa kemauan bisa lebih keras dari anggaran.
DKP pun memastikan bahwa “KOTA BICARA” bukan sekadar event seremonial, melainkan akan digelar rutin setiap bulan sebagai upaya mengembalikan marwah kesenian di Pamekasan.
Kini pertanyaannya sederhana:
ketika seniman bergerak dengan uang pribadi demi menjaga budaya, lalu di mana peran pihak yang seharusnya bertanggung jawab?