SUMENEP – Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep patut diapresiasi atas respon cepat dan sikap tegasnya dalam menangani keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan mahalnya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi.
Dalam rapat bersama Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Komisi I berhasil mengungkap adanya indikasi kuat permainan harga oleh sejumlah agen dan sub agen yang menjual gas melon di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Anggota Komisi I, Hairul Anwar, mengungkapkan bahwa pasokan dari Pertamina sejatinya berjalan normal tanpa hambatan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kelangkaan gas dan kenaikan harga yang tak wajar. Hal ini diduga kuat akibat praktik penimbunan dan pengalihan distribusi oleh oknum tidak bertanggung jawab di tingkat agen.
“Ini bukan masalah distribusi dari SPBE, tapi permainan kotor di tingkat agen. Kami temukan ada agen yang menjual di atas HET. Ini jelas pelanggaran berat dan tidak bisa dibiarkan,” tegas Hairul Anwar.
Langkah cepat dan sikap tanpa kompromi Komisi I DPRD Sumenep menjadi angin segar bagi masyarakat kecil yang selama ini menjadi korban permainan harga gas bersubsidi. Komisi I menyatakan akan mendorong pencabutan izin usaha bagi pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan distribusi.
“Gas 3 kg ini disubsidi oleh negara untuk rakyat kecil, bukan untuk dipermainkan. Kami di DPRD tidak akan mentolerir pelanggaran seperti ini,” lanjut Hairul.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan bahwa dari sisi distribusi, kondisi pasokan gas di Sumenep relatif aman. Namun, mengingat meningkatnya konsumsi saat momen hari besar dan libur panjang, pihaknya telah mengajukan tambahan kuota 30.000 tabung LPG kepada Pertamina yang kini mulai disalurkan.
“Distribusi dari SPBE ke agen normal. Kami juga sudah minta tambahan kuota dan akan terus mengawasi distribusinya. Kalau ada agen yang curang, izinnya akan kami cabut,” tegas Dadang.