JAKARTA,Ratusan massa dari berbagai organisasi masyarakat berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada Senin, 3 November 2025.
Aksi ini bertujuan menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Indonesian Audit Watch (IAW), Forum Peserta Jamsos (FP Jamsos), dan BPJS Watch, disebutkan bahwa proses seleksi harus bebas dari intervensi pejabat yang terindikasi memiliki konflik kepentingan (COI).
Massa juga mendesak Presiden RI untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat Kemenko PMK yang diduga terlibat dalam praktik yang menimbulkan kegaduhan publik.
Adapun tuntutan utama aksi ini meliputi tiga hal:
Meminta Presiden menghentikan intervensi oknum pejabat Kemenko PMK dalam seleksi calon Dewas dan Direksi BPJS.
Mendesak evaluasi terhadap pejabat yang melanggar prinsip transparansi.
Meminta diskresi Presiden agar proses seleksi menghasilkan calon Dewas dan Direksi BPJS yang kompeten, berintegritas, dan memiliki rekam jejak bersih.
Selain itu, para peserta aksi juga menuntut agar Panitia Seleksi (Pansel) yang memiliki konflik kepentingan segera diganti.
Mereka menekankan perlunya seleksi ulang administrasi terhadap seluruh pendaftar, khususnya dari unsur pekerja, agar proses berlangsung adil dan transparan.
Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di depan Istana Negara.
Selain melakukan orasi, massa juga akan menyerahkan surat pengaduan kepada Presiden RI dan surat somasi kepada lima lembaga terkait, termasuk Pansel BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kemenko PMK.
Penanggung jawab aksi, Iskandar Sitorus dan Sony Aris Mardyanto, menegaskan bahwa tujuan utama unjuk rasa ini adalah memperjuangkan proses seleksi yang bersih, profesional, dan bebas dari kepentingan politik, demi menjaga kepercayaan publik terhadap BPJS dan sistem jaminan sosial nasional.
Surat pemberitahuan aksi juga telah dikirimkan kepada Kapolda Metro Jaya dan Dirintelkam Polda Metro Jaya untuk memastikan pengamanan selama aksi berlangsung.
Dengan adanya aksi ini, masyarakat berharap agar pemerintah benar-benar memperhatikan tuntutan transparansi dan memperbaiki mekanisme seleksi Dewas dan Direksi BPJS, sesuai prinsip good governance yang diamanatkan oleh undang-undang.