Pamekasan, DinamikaPos – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menjadi sorotan menyusul munculnya protes dari sejumlah penerima manfaat.
Menanggapi hal tersebut, Satuan Tugas (Satgas) MBG Pamekasan menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan kualitas program, termasuk membuka ruang protes jika ditemukan dugaan pemangkasan anggaran di tingkat dapur pelaksana.
Data yang dihimpun dinamikapos, protes mencuat dari sejumlah penerima manfaat diantaranya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sewindu Barurambat Kota, melalui SPPG Yasmin Ambat, serta dari SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju. Sejumlah wali murid mempertanyakan kualitas menu dan mengaitkannya dengan dugaan efisiensi anggaran di dapur MBG.
Ketua Satgas MBG Pamekasan, Sukriyanto, menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi praktik yang berpotensi mengurangi kualitas makanan bagi para siswa.
Ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi dapur MBG memangkas anggaran sehingga berdampak pada mutu dan porsi makanan.
“Kami terbuka. Silakan laporkan jika ada dapur MBG yang memangkas anggaran. Kami tindak sesuai prosedur,” tegasnya, Rabu, (4/3/25).
Menurutnya, setiap dapur MBG telah memiliki standar operasional serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
Pemangkasan sepihak dinilai dapat memengaruhi kandungan gizi dan tujuan utama program, yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan yang layak dan bergizi.
Sukriyanto menambahkan, laporan resmi diperlukan agar Satgas dapat melakukan verifikasi dan evaluasi secara menyeluruh.
Proses tersebut mencakup pemeriksaan administrasi, penggunaan anggaran, hingga kualitas bahan pangan dan hasil olahan makanan.
Satgas juga memastikan pengawasan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dengan pengelola dapur dan pihak sekolah. Evaluasi akan dilakukan apabila terdapat bukti atau laporan yang masuk dari masyarakat.
Program MBG dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi siswa secara gratis dan merata. Karena itu, Satgas menilai partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
”Sejauh ini belum ada yang melapor, Jika ada yang tidak sesuai, silahkan kami terbuka,” pungkas Sukriyanto.