Pamekasan DINAMIKA POS – Dugaan ketidaksesuaian dalam distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Kabupaten Pamekasan. Kali ini, sorotan tertuju pada penyaluran MBG di wilayah Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, khususnya untuk kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B), serta siswa dari tingkat TK hingga SMA.
Permasalahan ini mencuat setelah sejumlah penerima manfaat melaporkan adanya penurunan kualitas dan kuantitas menu pasca Hari Raya. Komponen penting seperti susu disebut mulai jarang diberikan. Selain itu, porsi makanan secara umum dinilai mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya.
Dugaan mengarah pada adanya pemotongan dalam proses distribusi oleh pihak penyelenggara, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kertagena Tengah, yang terjadi pada Senin (13/4/2026).
Salah satu persoalan utama terletak pada skema distribusi rapel tiga hari. Berdasarkan temuan di lapangan, menu yang seharusnya diberikan untuk tiga hari diduga hanya disalurkan untuk dua hari. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan kelompok sasaran, terutama kategori 3B yang membutuhkan asupan gizi optimal setiap hari.
Seorang penerima manfaat mengungkapkan bahwa jumlah menu yang diterima tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dalam SOP tersebut, distribusi rapel seharusnya diberikan sesuai jumlah hari, dengan skema satu hari satu wadah.
“Padahal di wilayah lain yang satu korwil dengan Kadur, itu tiga hari semua. Setelah komplain ke dapur, jawabannya yang satu hari masih terutang. Sedangkan di aturan itu tidak ada rapel dua hari,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Selain kuantitas, kualitas makanan juga menjadi sorotan. Sejumlah laporan menyebutkan adanya lauk pauk yang masih dalam kondisi mentah saat diterima. Bahkan sebelumnya, terdapat kasus di mana menu MBG dikembalikan oleh pihak sekolah karena dinilai tidak layak konsumsi.
“Sempat juga ada laporan dari sekolah, menu nasi gorengnya basi sehingga dikembalikan,” imbuh sumber tersebut.
Permasalahan lain yang turut disorot adalah mekanisme distribusi untuk balita dan ibu menyusui. Alih-alih diantarkan oleh petugas, makanan justru harus dijemput langsung oleh penerima manfaat. Hal ini dinilai menyulitkan, terutama bagi kelompok rentan yang menjadi sasaran utama program.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait di tingkat kabupaten maupun instansi pelaksana lainnya di luar SPPG Kertagena Tengah.
Berbagai temuan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG. Sejumlah pihak pun mendesak Satgas MBG Kabupaten Pamekasan untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur MBG yang diduga tidak menjalankan aturan sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah tegas dinilai penting guna memastikan program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan pelajar.