Pamekasan, DINAMIKAPOS — Polemik data 45 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut-sebut akan mendapat sanksi kian mengundang tanda tanya. Hingga kini, kejelasan dapur mana saja yang masuk dalam daftar tersebut beserta penanggung jawabnya masih kabur dan terkesan diselimuti ketidaktransparanan.
Alih-alih memberikan kepastian, Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pamekasan, Sukriyanto, justru mengaku belum mengantongi data konkret. Ia menyebut informasi tersebut masih berada di tingkat koordinator wilayah (korwil).
“Mengenai 45 dapur yang kemungkinan bermasalah dengan mendapatkan catatan itu, kami masih belum tahu pasti terkait data konkretnya. Karena datanya masih ada di korwil” ujarnya.
Pernyataan tersebut dinilai janggal. Sebagai ketua satgas, Sukriyanto seharusnya menjadi pihak yang paling awal mengetahui dan menguasai data strategis, terlebih jika menyangkut potensi pelanggaran dalam program publik. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya alur informasi yang tidak wajar, bahkan membuka ruang spekulasi soal kemungkinan “kongkalikong” di balik tertutupnya data.
Sorotan juga mengarah pada Koordinator Wilayah SPPG Pamekasan yang hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan berulang kali tidak membuahkan hasil. Sikap tertutup tersebut dinilai semakin memperkuat kesan adanya informasi yang sengaja ditahan.
Sejumlah kalangan menilai, lambannya penyampaian data ini bukan sekadar persoalan administratif. Ketika data yang seharusnya menjadi dasar evaluasi program justru tidak transparan, muncul pertanyaan besar: ada kepentingan apa yang sedang dijaga?
Apalagi, publik dibuat heran dengan alasan yang kerap disampaikan pihak korwil.
“Saya sibuk mas, tugas saya merangkap bukan hanya sebagai pemimpin tapi merangkap sebagai administrasi,” ujarnya dalam beberapa kesempatan.
Alasan tersebut dinilai tidak cukup menjawab substansi persoalan. Justru sebaliknya, kondisi ini memunculkan dugaan bahwa data 45 dapur sengaja “diparkir” dan tidak segera dibuka ke publik, termasuk kepada ketua satgas sendiri.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG di Pamekasan. Jika data penting seperti ini saja tidak dapat diakses secara jelas, maka akuntabilitas program pun patut dipertanyakan.
Hingga berita ini diturunkan, Koordinator Wilayah SPPG Pamekasan belum memberikan keterangan resmi terkait daftar 45 dapur yang dimaksud maupun langkah tindak lanjut yang akan diambil.