Pamekasan, Kamis (23/7/2026) — Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Jawa Timur (GAM Jatim) meluapkan kekecewaan keras atas gagalnya audiensi yang telah dijadwalkan bersama DPRD Kabupaten Pamekasan, khususnya Komisi II.
Agenda yang seharusnya menjadi ruang terbuka untuk membedah dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi justru berakhir tanpa kejelasan.
Alih-alih menerima aspirasi, sejumlah anggota Komisi II yang diketahui berada di ruang kerjanya dinilai terkesan menghindar dari pertemuan. Sementara sebagian lainnya memilih menghadiri kegiatan bimbingan teknis (bimtek), meninggalkan agenda publik yang dinilai jauh lebih mendesak.
Koordinator GAM Jatim Wilayah Pamekasan, Junaidi, menyebut situasi ini sebagai potret buruk komitmen wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami datang bukan tanpa dasar. Kami membawa data, analisis, dan dugaan kuat adanya penyimpangan. Tapi yang kami temui justru sikap menghindar. Ini bukan sekadar mengecewakan, ini bentuk pengabaian terhadap kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menurut GAM Jatim, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan persoalan serius yang berpotensi melibatkan praktik sistematis.
Surat rekomendasi yang seharusnya menjadi hak kelompok tani dan nelayan diduga justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, membuka ruang permainan distribusi yang merugikan negara dan masyarakat kecil.
Dalam konteks ini, DPRD—khususnya Komisi II dinilai gagal menunjukkan peran strategisnya sebagai pengawas. Sikap pasif, bahkan terkesan menghindar dari dialog terbuka, memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap praktik yang menyimpang.
“Kalau DPRD saja tidak berani membuka ruang dialog, publik patut bertanya: ada apa di balik ini semua?” tambah Junaidi.
GAM Jatim menegaskan bahwa penundaan ini bukan akhir, melainkan awal dari tekanan yang lebih besar. Mereka memastikan akan kembali dengan kekuatan massa yang lebih luas untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban.
“Kami tidak akan berhenti. Jika perlu, kami akan turun dengan massa yang lebih besar. Ini bukan soal kelompok, ini soal hak rakyat yang dirampas secara sistematis,” ujarnya.
GAM Jatim juga mendesak DPRD Kabupaten Pamekasan untuk segera menjadwalkan ulang audiensi secara terbuka, menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari dinas terkait hingga aparat penegak hukum agar dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini dapat dibongkar secara transparan dan tuntas.
Kegagalan audiensi ini kini menjadi catatan serius bagi publik: ketika wakil rakyat memilih diam, kecurigaan justru semakin menguat.