JAKARTA, DINAMIKA POS.COM – Dugaan korupsi pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) bukan perkara kecil. Angka yang terungkap di persidangan mencapai Rp17,74 triliun. Nilai fantastis tersebut menyeret nama pengusaha Samin Tan, yang kini duduk sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pertambangan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Fakta yang diungkap jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (5/11/2026), memunculkan pertanyaan serius, bagaimana aktivitas pertambangan dan penjualan batu bara bisa terus berlangsung bertahun-tahun setelah izin perusahaan dicabut?
Jaksa mengungkapkan, izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT telah dicabut sejak 2017. Namun, aktivitas penambangan dan penjualan batu bara diduga tetap berjalan hingga 2025.
Artinya, dugaan aktivitas tersebut berlangsung selama bertahun-tahun setelah legalitas operasional perusahaan dicabut. Jika terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran administrasi pertambangan, melainkan dugaan praktik pengelolaan sumber daya alam yang mengakibatkan kerugian negara dalam skala luar biasa.
Jaksa menyebut batu bara hasil penambangan tersebut dijual kepada Rescom Mineral Trading FZE dengan nilai transaksi mencapai Rp18,1 triliun.
Namun, aliran uang hasil penjualan itu diduga tidak masuk secara utuh ke pembukuan PT AKT. Sebaliknya, dana disebut dialihkan melalui sejumlah perusahaan terafiliasi.
Pola perpindahan rekening yang diungkap jaksa juga menjadi sorotan. Pada 2016–2020, rekening PT AKT digunakan sebagai penampung. Selanjutnya, pada 2020–2023, aliran dana beralih melalui PT Beyond Property. Pada 2023–2025, giliran PT Bagas Bumi Persada yang digunakan.
Sejumlah perusahaan lain, yakni PT Sarana Bakti Angkasa, PT Dayak Membangun Pratama, dan PT Wahana Bangun Kreasi, turut disebut dalam dakwaan.
Jaksa juga mengungkap aliran dana sebesar USD9 juta melalui PT Black Diamond. Uang tersebut dicairkan secara bertahap melalui Bank Artha Graha sebelum diduga diserahkan kepada Samin Tan di kantor PT AKT.
Rangkaian transaksi tersebut kini menjadi bagian penting dalam pembuktian dugaan TPPU.
Lebih jauh, jaksa mengungkap dugaan penggunaan hasil penjualan batu bara untuk membeli 104 bidang tanah, tiga gedung perkantoran, serta 174 unit apartemen di kawasan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
Jika seluruh dugaan tersebut terbukti, perkara ini memperlihatkan bagaimana keuntungan dari aktivitas pertambangan yang dipersoalkan dapat diduga berubah menjadi aset bernilai besar.
Pertanyaan publik pun semakin mendasar, siapa saja yang menikmati aliran keuntungan tersebut, bagaimana mekanisme pengalihan asetnya, dan apakah seluruh aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana telah ditelusuri untuk kepentingan pemulihan kerugian negara?
Jaksa mengungkap dugaan keuntungan sebesar Rp3,9 miliar bagi 13 pihak di lingkungan KSOP Rangga Ilung. Selain itu, Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama, Muhammad Juni Eka Wardhana, disebut diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp170 miliar.
Fakta tersebut membuka ruang pertanyaan lebih luas mengenai pengawasan, tata kelola, dan kemungkinan adanya pihak lain yang membantu atau memperoleh manfaat dari aktivitas pertambangan tersebut.
Apalagi, jaksa menyebut Samin Tan merupakan beneficial owner dari sembilan perusahaan induk pertambangan yang memperoleh keuntungan dari aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara.
Berdasarkan hasil audit yang dipaparkan jaksa, kerugian negara mencapai Rp17.745.627.652.570,30.
Angka ini bukan sekadar deretan digit dalam dokumen perkara. Nilainya menggambarkan besarnya potensi kerugian negara dari pengelolaan sumber daya alam yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Samin Tan juga didakwa melakukan TPPU dengan sangkaan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP sebagai dakwaan primer dan huruf b sebagai dakwaan subsider.
Kini, publik menunggu pembuktian di persidangan. Tidak hanya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara, tetapi juga sejauh mana aparat penegak hukum mampu mengungkap seluruh aliran dana, perusahaan yang terlibat, aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, serta pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan.
Jika dugaan kerugian negara mencapai Rp17,74 triliun, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada satu nama. Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.