PAMEKASAN, DINAMIKA POS.COM -Polemik komunikasi antara tim peneliti ACCESS (Academic and Social Studies) dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan terkait penelitian status gizi anak dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan. (12/11/2026).
ACCESS menyayangkan adanya dugaan persepsi bahwa nomor surat rekomendasi Bakesbangpol dan masa berlakunya tidak tepat sasaran komunikasi atau disalahgunakan untuk kepentingan penelitian, tanpa terlebih dahulu dilakukan klarifikasi secara terbuka.
Ketua peneliti ACCESS, Imam, menegaskan bahwa penelitian tersebut memiliki rancangan metodologi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Penelitian ini menggunakan desain observational dengan populasi 1.218 anak yang tercatat mengalami stunting berdasarkan data April 2026 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi anak stunting yang menerima program MBG, sedangkan kriteria eksklusi meliputi anak dengan status wasting dan underweight.
Data status gizi bersumber dari data sekunder Dinas Kesehatan. Sementara itu, koordinasi dengan Korwil BGN diperlukan untuk memperoleh klarifikasi mengenai klasifikasi penerima manfaat MBG, khususnya anak stunting yang telah menerima program, termasuk informasi mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kelembagaan mitra yang terlibat.
Menurut ACCESS, komunikasi dengan BGN bukan bertujuan mengambil alih kewenangan kelembagaan, melainkan memastikan kesesuaian data dan cakupan intervensi dalam penelitian.
Dalam praktiknya, penelitian membutuhkan koordinasi lintas instansi sesuai kewenangan masing-masing. Surat rekomendasi Bakesbangpol merupakan bagian dari proses administratif penelitian. Karena itu, setiap persoalan mengenai administrasi, masa berlaku surat, maupun mekanisme penelitian seharusnya diklarifikasi melalui dialog, bukan dibangun berdasarkan asumsi atau kesimpulan sepihak.
ACCESS juga menyayangkan komunikasi yang disebut telah dilakukan Direktur ACCESS kepada Korwil BGN sejak April 2026 terkait kepentingan survei dan penelitian, tetapi menurut pihak ACCESS belum memperoleh respons yang memadai. Padahal, penelitian mengenai stunting dan efektivitas MBG merupakan bagian dari kepentingan publik yang membutuhkan keterbukaan informasi, evaluasi, dan kolaborasi antarlembaga.
Program strategis pemerintah semestinya terbuka terhadap penelitian independen sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur pelaksanaan dan manfaat program berdasarkan data, bukan sekadar klaim keberhasilan.
Jika Korwil BGN Pamekasan menilai terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme penelitian ACCESS, termasuk persoalan surat rekomendasi dan masa berlakunya, ACCESS mengajak untuk menggelar forum terbuka.
Ketua peneliti ACCESS, Imam, menegaskan bahwa pihaknya siap menjelaskan seluruh tahapan penelitian secara transparan dan akademis. Masyarakat membutuhkan transparansi, bukan prasangka, peneliti membutuhkan ruang koordinasi, bukan pembiaran komunikasi; dan program publik membutuhkan evaluasi berbasis data, bukan sekadar klaim keberhasilan.