Riset Gizi Anak Terhambat, Imam Ghazali Desak Korwil BGN Pamekasan Buka Data MBG

PAMEKASAN, DINAMIKA POS.COM – Tim peneliti ACCESS (Academic and Social Studies) mengeluhkan belum adanya respons dari Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan terkait permintaan koordinasi data klasifikasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (11/11/2026).

Kondisi tersebut dinilai menghambat proses penelitian mengenai gambaran status gizi anak sekaligus evaluasi efektivitas program MBG di Kabupaten Pamekasan.

Direktur ACCESS, Mashud, S.S., M.A., sebelumnya telah membentuk tim survei dan penelitian terkait status gizi anak di Kabupaten Pamekasan dengan mempercayakan Imam Ghazali, S.Kep., Ns., M.Kep. sebagai ketua peneliti.

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran distribusi dan karakteristik masalah gizi pada anak selama periode 2025–2026. Selain itu, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi perkembangan status gizi anak di tengah implementasi program nasional MBG, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi berbasis data terhadap kebermanfaatan dan efektivitas program tersebut.

Dalam pelaksanaannya, tim peneliti telah menempuh sejumlah prosedur administratif dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan dengan Nomor: 000.9/374/432.404/2026. Tim juga telah melakukan audiensi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan pada 15 Mei 2026.

Namun, hingga saat ini, salah satu kendala utama penelitian adalah belum diperolehnya informasi mengenai klasifikasi sasaran atau penerima manfaat MBG. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sasaran penerima manfaat program dengan gambaran status gizi anak yang menjadi objek penelitian.

Mashud menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan Korwil BGN Kabupaten Pamekasan sejak 3 April 2026. Akan tetapi, hingga berita ini diterbitkan belum terdapat tanggapan yang diterima atas upaya koordinasi tersebut.

Hal serupa disampaikan Imam Ghazali. Ia mengaku telah kembali berupaya menghubungi pihak Korwil BGN pada 11 November 2026 untuk memperoleh kejelasan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Namun, upaya tersebut belum mendapatkan respons.

“Kami tidak sedang mencari kesalahan pihak mana pun. Penelitian ini merupakan kepentingan riset dan kepentingan publik. Kami membutuhkan dukungan informasi agar dapat melakukan kajian secara objektif, terutama untuk melihat bagaimana program MBG berjalan dan sejauh mana manfaatnya terhadap perbaikan status gizi anak di Pamekasan,” ungkap Imam.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh tim ACCESS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, ditemukan adanya peningkatan jumlah kasus stunting pada sejumlah wilayah antara tahun 2025 sampai 2026.

Imam memaparkan tiga wilayah yang menjadi perhatian berdasarkan data yang diperoleh, yaitu:

1. Kecamatan Tlanakan: jumlah kasus stunting meningkat dari 103 pada tahun 2025 menjadi 141 pada tahun 2026.

2. Kecamatan Larangan: jumlah kasus stunting meningkat dari 100 pada tahun 2025 menjadi 165 pada tahun 2026.

3. Wilayah Panaguan, Kecamatan Proppo: jumlah kasus stunting meningkat dari 100 pada tahun 2025 menjadi 197 pada tahun 2026.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius bagi tim peneliti ACCESS. Pasalnya, program MBG telah berjalan di Kabupaten Pamekasan sejak 2025, dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut mencapai 129 dapur.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai efektivitas pelaksanaan program MBG di tingkat daerah. Apakah distribusi makanan bergizi telah menjangkau kelompok anak yang paling membutuhkan? Apakah sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan karakteristik masalah gizi di masing-masing wilayah? Dan apakah pelaksanaan program telah disertai monitoring serta evaluasi yang mampu mengukur perubahan status gizi penerima manfaat?

Menurut Imam, peningkatan angka stunting tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai akibat dari ketidakefektifan program MBG. Stunting merupakan masalah multifaktorial yang dipengaruhi berbagai determinan, seperti asupan gizi, pola asuh, kondisi kesehatan ibu dan anak, sanitasi lingkungan, akses pelayanan kesehatan, serta faktor sosial ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk mengukur kontribusi program MBG terhadap perbaikan status gizi anak. Data penerima manfaat menjadi salah satu komponen penting agar evaluasi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berbasis bukti.

ACCESS juga menyoroti pentingnya peran Korwil BGN dalam memastikan penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai tujuan. Secara operasional, fungsi koordinasi wilayah sangat strategis dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pangan, monitoring distribusi, koordinasi lintas sektor, penanganan keluhan, evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan program.

Dalam penanganan masalah gizi di Kabupaten Pamekasan, koordinasi antara BGN, Dinas Kesehatan, puskesmas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta institusi pendidikan dan penelitian menjadi sangat penting.

Imam menilai bahwa keberhasilan program nasional tidak cukup hanya diukur dari jumlah dapur SPPG yang dibangun atau banyaknya porsi makanan yang didistribusikan. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari ketepatan sasaran, kualitas makanan, keberlanjutan intervensi, serta dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak.

Program nasional sebesar MBG harus dikawal dengan serius, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur berdasarkan jumlah dapur dan distribusi makanan, tetapi belum disertai evaluasi yang menunjukkan perubahan kondisi gizi masyarakat. Kami berharap Korwil BGN membuka ruang koordinasi dan kolaborasi dengan kalangan akademisi maupun peneliti,” tegasnya.

ACCESS berharap Korwil BGN Kabupaten Pamekasan dapat memberikan klarifikasi dan membuka ruang komunikasi dengan tim peneliti. Informasi mengenai klasifikasi penerima manfaat, wilayah distribusi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk mendukung penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tim ACCESS menegaskan bahwa penelitian ini bukan bertujuan mendiskreditkan program MBG ataupun institusi tertentu, melainkan memberikan kontribusi akademik melalui penyediaan data dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program gizi nasional.

Hingga berita ini diterbitkan, tim ACCESS menyatakan belum memperoleh tanggapan resmi dari Korwil BGN Kabupaten Pamekasan terkait upaya koordinasi yang telah dilakukan. Dengan demikian, ruang klarifikasi dan hak jawab dari pihak BGN tetap terbuka untuk memberikan penjelasan mengenai kendala koordinasi maupun mekanisme penyediaan data penelitian.

ACCESS berharap program MBG tidak hanya menjadi program distribusi makanan, tetapi benar-benar menjadi instrumen intervensi gizi yang terukur, tepat sasaran, transparan, dan berdampak terhadap penurunan masalah gizi pada anak.