JAKARTA, DINAMIKA POS.COM – Penanganan perkara korupsi dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2024 kembali menjadi sorotan. Setelah menyeret sejumlah pejabat legislatif dalam klaster Sahat Tua Simanjuntak dan Kusnadi, kini perkara tersebut memasuki babak persidangan klaster Anwar Sadad di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menahan Bagus Wahyudyono, mantan staf Anwar Sadad saat menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, pada Senin malam (16/11/2026).

Penahanan tersebut kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana keberanian KPK membongkar seluruh mata rantai dugaan korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menilai penanganan perkara dana hibah tidak boleh berhenti pada lingkaran legislatif. Menurutnya, KPK harus berani membuka penyelidikan lebih jauh terhadap dugaan keterlibatan pejabat eksekutif Pemprov Jatim, termasuk pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijakan dan pengelolaan anggaran hibah.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar anggota DPRD, sementara pihak eksekutif yang memiliki kewenangan dalam kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dana hibah justru tidak tersentuh. KPK harus mengusut perkara ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Musfiq dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Musfiq mempertanyakan mengapa hingga kini belum terlihat perkembangan penindakan yang secara terbuka menyasar dugaan keterlibatan unsur eksekutif Pemprov Jatim.

Padahal, menurutnya, kewenangan teknis pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berada pada legislatif. Terdapat rangkaian proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan perangkat daerah di lingkungan eksekutif.

“Kalau hanya anggota legislatif yang diproses, sementara dugaan penyimpangan di lingkaran eksekutif tidak dibongkar secara tuntas, publik berhak mempertanyakan apakah penanganan perkara ini sudah menyentuh keseluruhan sistem yang memungkinkan korupsi terjadi,” ujarnya.

Sorotan Jaka Jatim tidak berhenti pada aspek kewenangan. Mereka juga mempertanyakan besarnya alokasi dana hibah Pemprov Jatim selama periode 2019–2024.

Musfiq menyebut, berdasarkan perhitungan dan data yang menjadi perhatian organisasinya, alokasi dana hibah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim diperkirakan sekitar Rp2 triliun dalam periode tersebut. Sementara total anggaran hibah pada tahun-tahun tertentu disebut pernah mencapai sekitar Rp10 triliun.

Perbedaan angka tersebut, menurut Jaka Jatim, harus dijelaskan secara transparan agar publik mengetahui bagaimana keseluruhan anggaran hibah direncanakan, dialokasikan, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan.

“Kalau alokasi Pokir DPRD yang kami hitung sekitar Rp2 triliun, sementara total dana hibah pernah mencapai Rp10 triliun, publik tentu bertanya: ke mana alokasi anggaran lainnya, siapa yang mengusulkan, siapa yang menentukan penerima, dan siapa yang mengendalikan proses penyalurannya?” kata Musfiq.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dijawab dengan asumsi maupun saling lempar tanggung jawab. KPK harus membuka konstruksi perkara berdasarkan dokumen anggaran, aliran dana, mekanisme penentuan penerima hibah, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.

Lebih jauh, Musfiq mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun dalam investigasi Jaka Jatim, terdapat dugaan pola operasional penyaluran hibah di lingkungan eksekutif yang perlu didalami KPK. Sedikitnya terdapat tiga hal yang menjadi perhatian.

Pertama, dugaan penarikan uang ijon kepada calon penerima hibah melalui perantara atau anak buah.

Kedua, dugaan pembentukan koordinator lapangan (Korlap) berdasarkan wilayah penerima hibah yang tersebar di Jawa Timur.

Ketiga, dugaan bahwa nilai alokasi Hibah Gubernur (HG) jauh lebih besar dibandingkan alokasi Pokir seluruh anggota DPRD Jatim.

Jaka Jatim menegaskan, informasi tersebut merupakan dugaan yang harus diuji melalui penyidikan. KPK diminta menelusuri apakah terdapat kesamaan pola, jaringan perantara, maupun mekanisme pengumpulan uang antara praktik yang terungkap dalam klaster legislatif dengan dugaan praktik di lingkungan eksekutif.

“Modus yang diduga dilakukan oknum legislatif tidak menutup kemungkinan memiliki pola serupa dengan pihak lain. Karena itu, jangan hanya berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Telusuri siapa yang memberi perintah, siapa yang mengatur, siapa yang menerima aliran uang, dan siapa yang menikmati hasilnya,” tandasnya.

Jaka Jatim juga menyoroti klaim kerugian negara yang disebut mencapai Rp7 triliun akibat persoalan pengelolaan dana hibah sepanjang 2019–2024.

Musfiq meminta KPK menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan angka tersebut, termasuk hasil audit, dokumen pemeriksaan, serta konstruksi hukum yang digunakan dalam penanganan perkara.

Menurutnya, pengungkapan kerugian negara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai angka fantastis tersebut hanya menjadi polemik tanpa penjelasan yang terang kepada masyarakat.

Selain itu, Jaka Jatim mempertanyakan perkembangan penggeledahan dan penyitaan dokumen maupun perangkat elektronik di Kantor Gubernur Jawa Timur serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Mereka meminta KPK menjelaskan sejauh mana hasil penggeledahan tersebut telah dikembangkan menjadi alat bukti dan apakah terdapat petunjuk yang mengarah pada keterlibatan pejabat eksekutif.

“Kami menduga KPK telah mengantongi sejumlah bukti dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut. Jika memang ada bukti yang mengarah kepada pejabat eksekutif, jangan ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Musfiq.

Atas perkembangan perkara tersebut, Jaka Jatim menyampaikan empat tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia:

Mendesak KPK mendalami dan menindaklanjuti dugaan keterlibatan Gubernur Jawa Timur serta pejabat eksekutif lainnya dalam kebijakan dan pengelolaan dana hibah APBD Jatim periode 2019–2024. Penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Meminta KPK mengusut klaim kerugian negara yang disebut mencapai Rp7 triliun, termasuk membuka dasar audit, perhitungan kerugian, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Mendesak KPK memberikan penjelasan mengenai hasil penggeledahan dan penyitaan dokumen serta perangkat elektronik di Kantor Gubernur Jatim dan sejumlah OPD, sepanjang informasi tersebut dapat dibuka tanpa mengganggu proses penyidikan.

Meminta KPK mengembangkan perkara hingga seluruh jaringan yang terlibat, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, termasuk dugaan praktik ijon, peran koordinator lapangan, dan aliran dana kepada pihak-pihak yang menikmati hasil korupsi.

Musfiq menegaskan, penanganan perkara dana hibah APBD Jawa Timur harus menjadi momentum untuk membongkar persoalan secara menyeluruh, bukan sekadar menyelesaikan perkara berdasarkan klaster demi klaster tanpa menjawab dugaan keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kewenangan.

Apalagi, persoalan transparansi dan pengawasan dana hibah kembali menjadi relevan di tengah pembahasan RAPBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Jaka Jatim menilai besarnya alokasi anggaran hibah yang disebut masih berada pada kisaran Rp3–5 triliun harus disertai sistem pengawasan yang ketat, transparan, dan bebas dari praktik transaksional.

“Jangan sampai APBD Jawa Timur terus menjadi bancakan segelintir orang setiap tahun. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” pungkasnya.

Ia mengingatkan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menetapkan sejumlah tersangka. Penegakan hukum harus mampu mengungkap jaringan, pola, aktor, dan sistem yang memungkinkan tindak pidana tersebut berlangsung.