PAMEKASAN, DINAMIKA POS.COM – Besarnya anggaran penanganan gizi masyarakat di Puskesmas Panaguan, Kabupaten Pamekasan, mulai menjadi sorotan. Pada Tahun Anggaran 2026, fasilitas pelayanan kesehatan tersebut mengalokasikan anggaran sebesar Rp235.068.600 untuk belanja makanan dan minuman dalam rangka pelayanan kesehatan gizi masyarakat.

Ironisnya, di tengah alokasi anggaran ratusan juta rupiah tersebut, angka stunting di wilayah Panaguan justru mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan data sekunder Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang sebelumnya menjadi perhatian publik, jumlah kasus stunting di wilayah Panaguan meningkat dari 100 kasus pada 2025 menjadi 197 kasus pada 2026. Artinya, terdapat penambahan 97 kasus atau hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas program intervensi gizi, khususnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita kurang gizi.

Berdasarkan penelusuran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), anggaran tersebut tercatat dengan Kode RUP 64084593. Paket pengadaan bernama Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

Dalam spesifikasi pekerjaannya, terdapat program PMT lokal untuk ibu hamil, termasuk upah memasak, serta PMT lokal untuk balita kurang gizi.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026 dengan tiga rincian pagu, yakni Rp98.640.000, Rp1.200.000, dan Rp135.828.600. Total keseluruhan mencapai Rp235.068.600.

Pengadaan dikategorikan sebagai belanja barang melalui metode pengadaan langsung, dengan jadwal pelaksanaan kontrak mulai Maret hingga Desember 2026.

Ketua Koordinator GAM Jatim, Junaidi, menilai peningkatan kasus stunting di wilayah Panaguan harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp235 juta bukan jumlah kecil. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh kelompok sasaran.

“Anggaran penanganan gizi masyarakat mencapai Rp235 juta lebih, tetapi pada saat yang sama angka stunting di wilayah Panaguan justru meningkat hampir dua kali lipat. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai program berjalan, anggaran terserap, tetapi hasil yang diharapkan belum terlihat,” tegas Junaidi.

Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan besaran anggaran dan terlaksananya kegiatan PMT. Lebih dari itu, harus ada ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan tambahan, kecukupan gizi, hingga perubahan kondisi kesehatan penerima manfaat.

“Pertanyaan kami sederhana, berapa ibu hamil yang menerima PMT? Berapa balita kurang gizi yang menjadi sasaran? Berapa anggaran yang digunakan untuk setiap penerima manfaat? Kemudian, bagaimana hasil evaluasi program tersebut? Semua harus bisa dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Junaidi juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan tidak hanya menjadikan penyerapan anggaran sebagai ukuran keberhasilan program penanganan stunting.

Menurutnya, meningkatnya angka stunting harus ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap pola intervensi, pendampingan keluarga, pemantauan pertumbuhan anak, serta kualitas pelaksanaan program PMT di tingkat Puskesmas.

“Jangan sampai pemerintah sibuk menganggarkan dan membelanjakan uang rakyat, tetapi persoalan mendasar seperti stunting justru semakin membesar. Anggaran harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat,” tandasnya.

Selain menyoroti efektivitas program, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi hal penting. Apalagi, paket pengadaan tersebut mencakup kebutuhan makanan tambahan untuk dua kelompok rentan, yakni ibu hamil dan balita kurang gizi.

Hingga berita ini disusun, DINAMIKA POS.COM masih berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Puskesmas Panaguan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengenai sejumlah hal penting.

Di antaranya jumlah penerima manfaat PMT, rincian harga satuan dan kandungan gizi makanan tambahan, mekanisme penentuan penerima, penyedia atau pelaksana pengadaan, serta realisasi anggaran hingga November 2026.

Pihak terkait juga diminta menjelaskan hasil evaluasi program PMT dan langkah konkret yang dilakukan untuk merespons peningkatan kasus stunting dari 100 menjadi 197 kasus.