PAMEKASAN, DINAMIKA POS – Legalitas operasional klinik kecantikan DRZ Aesthetic di Jalan Nugroho Gang I, Kelurahan Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan, menjadi sorotan serius. Forum Pemuda Poros Perubahan (FP3) Pamekasan mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) segera menghentikan aktivitas klinik tersebut menyusul dugaan persoalan perizinan, penggunaan produk yang dipertanyakan legalitasnya, hingga dugaan malapraktik.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi di Kantor Dinkes Pamekasan, Jumat (13/11/2026). FP3 menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelanggaran administrasi, melainkan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen layanan kesehatan.
Sorotan FP3 menguat setelah seorang pasien berinisial Mega DN mengaku mengalami komplikasi usai menjalani prosedur tanam benang pada bagian hidung dan cuping hidung yang dilakukan dr. Ahmad Riza Zainuddin. Pasien disebut mengalami kondisi memburuk hingga muncul nanah pada bagian yang menjalani tindakan.
Ketua FP3 Pamekasan, Mawardi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran dan menemukan sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Bahkan, FP3 mengaku memperoleh informasi mengenai kejadian serupa pada awal 2026 yang disebut pernah dilaporkan ke kepolisian.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas audiensi atau pemeriksaan administratif. Jika benar ada praktik pelayanan kesehatan tanpa izin dan ditemukan pelanggaran yang membahayakan pasien, Dinkes harus mengambil tindakan tegas. Keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” tegas Mawardi.
FP3 meminta Dinkes melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas klinik, kewenangan tenaga medis, penggunaan obat dan produk kecantikan, serta dugaan pelanggaran standar pelayanan kesehatan. Jika ditemukan unsur pidana, FP3 mendesak agar persoalan tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinkes Pamekasan, dr. Syaifudin, membenarkan bahwa DRZ Aesthetic maupun dokter yang bersangkutan tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di wilayah Kabupaten Pamekasan.
Pengakuan ini menjadi perhatian penting, mengingat SIP merupakan salah satu persyaratan legal bagi dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di lokasi praktiknya.
Syaifudin menjelaskan, dr. Ahmad Riza Zainuddin tercatat sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dinkes, kata dia, telah meminta organisasi profesi tersebut mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada dokter yang bersangkutan.
Sementara terkait produk maupun obat-obatan yang digunakan di klinik tersebut, Dinkes berencana menerjunkan tim farmasi untuk melakukan pemeriksaan.
“Kami sudah meminta IDI untuk mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada dokter yang bersangkutan. Kemudian, untuk produk atau obat-obatan, kami akan utus tim farmasi,” jelas Syaifudin.
Pernyataan Kepala Dinkes tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai pengawasan terhadap aktivitas klinik kecantikan di Pamekasan. Jika dokter yang bersangkutan tidak memiliki SIP di wilayah setempat, bagaimana aktivitas pelayanan medis tersebut selama ini berjalan dan sejauh mana pengawasan pemerintah daerah dilakukan?
Publik kini menunggu langkah konkret Dinkes, bukan sekadar pemanggilan dan pemeriksaan. Pemeriksaan legalitas, penghentian praktik apabila terbukti melanggar ketentuan, serta penelusuran dugaan dampak terhadap pasien harus menjadi prioritas.
Di sisi lain, dugaan malapraktik dan penggunaan produk tanpa izin masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan pihak berwenang. Hak jawab pihak DRZ Aesthetic dan dokter yang bersangkutan juga perlu diberikan agar persoalan ini terang dari semua sisi.
FP3 menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan tindakan dari instansi terkait. Bagi mereka, perlindungan pasien harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis layanan kecantikan.