Pamekasan, DINAMIKAPOS – Pernyataan Ketua Fraksi PKB Komisi II DPRD Pamekasan, Faridi terkait ajakan kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan budidaya hidroponik menuai kritik dari kalangan mahasiswa.
Iwan, Ketua Umum Mahardika (Mahasiswa dan Rakyat Merdeka) menilai, imbauan tersebut tidak tepat sasaran dan bukan menjadi porsi utama tugas seorang anggota legislatif.
Menurutnya, peran utama legislatif bukan sekadar memberikan imbauan kepada masyarakat, melainkan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah (eksekutif) agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Seorang anggota legislatif, apalagi Ketua Komisi II, seharusnya fokus pada fungsi pengawasan. Bukan hanya memberikan imbauan yang justru terkesan memindahkan tanggung jawab kepada masyarakat,” tegasnya.
Iwan menjelaskan, dalam situasi harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, masyarakat membutuhkan kepastian dan perlindungan dari kebijakan pemerintah. Di sinilah fungsi pengawasan DPRD menjadi sangat penting.
Iwan juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai luput dari perhatian Komisi II, di antaranya terkait penyaluran bantuan dan persoalan sektor pertanian.
Salah satu yang disoroti adalah penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dinilai belum merata. Bantuan tersebut disebut hanya menyasar buruh pabrik rokok, sementara buruh tani tembakau yang juga terdampak justru tidak tersentuh.
Selain itu, kelangkaan pupuk yang telah lama dikeluhkan petani juga dianggap belum mendapatkan penanganan serius, padahal hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pengawasan legislatif.
“Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah solusi konkret dari kebijakan, bukan sekadar imbauan. DPRD harus hadir memastikan kebutuhan petani terpenuhi dan harga tetap stabil,” lanjutnya.
Iwan menegaskan, Komisi II DPRD seharusnya lebih aktif mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi bantuan, serta pemenuhan kebutuhan petani.
Dengan demikian, fungsi legislatif dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu memastikan kesejahteraan dan ketenangan hidup masyarakat.