Pamekasan, DINAMIKAPOS — Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Jawa Timur (GAM Jatim) menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai bentuk protes atas dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi BBM bersubsidi oleh oknum tertentu, Senin ( 3/8/2026).
Aksi tersebut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya diwajibkan hadir. Dari total enam OPD yang diundang, sebagian hadir secara langsung dan sebagian lainnya diwakili. Turut hadir pula Kepala Bagian Perekonomian yang baru dilantik serta Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan.
Namun, aksi yang awalnya berlangsung di depan kantor pemkab kemudian dialihkan ke ruang pertemuan DPRD Pamekasan. Di sinilah muncul kejanggalan yang memicu kekecewaan peserta aksi.
Secara tiba-tiba, saat forum diskusi baru dimulai, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan justru menghilang tanpa penjelasan. Padahal, forum tersebut merupakan momentum penting untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan lintas OPD dalam praktik penyalahgunaan rekomendasi BBM bersubsidi.
Koordinator lapangan aksi, Junaidi, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap tersebut. Ia menilai tindakan meninggalkan forum diskusi di tengah pembahasan krusial merupakan bentuk ketidakseriusan dan menghindari tanggung jawab publik.
“Ini sangat kami sayangkan. Ketika lima OPD lainnya berani memaparkan dan membuka persoalan terkait dugaan penyalahgunaan rekomendasi, justru dari Dinas Kesehatan atau perwakilannya menghilang tanpa kejelasan. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” tegas Junaidi.
Dalam forum tersebut, lima OPD yang hadir telah memberikan pemaparan terkait mekanisme penerbitan surat rekomendasi yang diduga kuat disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan tertentu. Namun absennya Dinas Kesehatan dalam sesi penting itu dinilai sebagai indikasi adanya hal yang ditutup-tutupi.
GAM Jatim menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat dampaknya langsung menyasar distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Aksi ini sekaligus menjadi peringatan keras kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar bersikap transparan dan bertanggung jawab.
GAM Jatim juga membuka kemungkinan untuk menggelar aksi lanjutan dengan tekanan yang lebih besar apabila tidak ada kejelasan dan tindak lanjut konkret dari pihak terkait.
“Kami tidak akan berhenti. Jika ada yang mencoba lari dari tanggung jawab, justru itu akan memperkuat dugaan publik bahwa ada yang sedang disembunyikan,” tutup Junaidi.