PAMEKASAN, DINAMIKA POS.COM – Alokasi anggaran belanja makanan dan minuman untuk pelayanan kesehatan gizi masyarakat di Puskesmas Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, mencapai Rp155.566.000 pada Tahun Anggaran 2026.
Besarnya anggaran tersebut kini menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai efektivitas program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), terutama di tengah persoalan angka stunting yang disebut semakin meningkat di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), paket pengadaan dengan Kode RUP 66970005 itu bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026. Paket tersebut menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan jenis pengadaan barang dan diperuntukkan bagi usaha kecil.
Paket yang diberi nama Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tersebut mencakup pengadaan susu ibu hamil serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi ibu hamil dan balita kurang gizi, termasuk upah memasak.
Dalam rincian anggarannya, terdapat tiga mata anggaran, yakni Rp166.000, Rp72.240.000, dan Rp83.160.000. Jika dijumlahkan, total pagu mencapai Rp155.566.000.
Jadwal pemilihan penyedia tercatat berlangsung pada Januari hingga Februari 2026, sedangkan pelaksanaan kontrak dijadwalkan mulai Februari hingga Desember 2026. Adapun pemanfaatan barang dan jasa tercatat sepanjang Januari hingga Desember 2026.
Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana program PMT memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok sasaran.
Ketua Koordinator Gam Jatim, Junaidi, turut mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Ia menilai, anggaran sebesar Rp155 juta lebih bukan jumlah kecil sehingga harus disertai hasil dan manfaat yang dapat diukur.
“Anggarannya cukup besar, mencapai Rp155 juta lebih. Namun, mengapa angka stunting di wilayah Tlanakan justru semakin tinggi? Ini tentu menjadi pertanyaan serius yang harus dijawab oleh Puskesmas Tlanakan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan,” tegas Junaidi.
Menurutnya, keberhasilan program penanganan gizi tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau kegiatan yang terlaksana. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa bantuan makanan tambahan benar-benar diterima kelompok sasaran, sesuai kebutuhan gizi, serta memberikan dampak terhadap perbaikan kondisi kesehatan penerima manfaat.
“Jangan sampai anggaran sudah terserap, tetapi dampaknya terhadap perbaikan gizi masyarakat belum terlihat secara signifikan. Kami meminta agar dibuka secara transparan data penerima manfaat, rincian belanja, harga satuan, hingga hasil evaluasi program PMT tersebut,” ujarnya.
Junaidi juga mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program PMT di wilayah kerja Puskesmas Tlanakan. Menurutnya, peningkatan angka stunting harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada realisasi belanja, tetapi juga menjelaskan indikator keberhasilan program, jumlah penerima manfaat, serta perkembangan kondisi gizi anak dan ibu hamil setelah mendapatkan intervensi.
Di sisi lain, transparansi pengadaan juga menjadi hal penting. Publik perlu mengetahui berapa jumlah ibu hamil dan balita yang menjadi sasaran, berapa lama pemberian makanan tambahan dilakukan, bagaimana standar menu dan kandungan gizinya, serta bagaimana mekanisme pengawasan distribusi.
Terlebih, dalam data SIRUP tersebut volume pekerjaan hanya dicantumkan sebanyak satu paket. Karena itu, rincian kuantitas barang, jumlah porsi, harga satuan, dan distribusi kepada penerima manfaat perlu dijelaskan agar penggunaan anggaran dapat diketahui secara lebih terukur.
Gam Jatim mendorong Puskesmas Tlanakan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan program tersebut. Evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah intervensi yang dilakukan sudah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Publik tentu berharap anggaran penanganan gizi tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen pengadaan, melainkan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
