PAMEKASAN, DINAMIKA POS.COM – Besarnya anggaran penanganan gizi masyarakat di Puskesmas Panaguan, Kabupaten Pamekasan, kini menjadi sorotan serius. Pasalnya, meski anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp235.068.600, angka kasus stunting di wilayah tersebut justru menunjukkan peningkatan signifikan.
Berdasarkan data yang diterima redaksi, jumlah kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Panaguan tercatat sebanyak 197 kasus pada April 2026. Namun, hingga Oktober 2026, angka tersebut meningkat menjadi 278 kasus.
Artinya, terdapat penambahan 81 kasus dalam kurun waktu enam bulan, atau mengalami kenaikan sekitar 41 persen.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas program penanganan stunting yang dibiayai dengan anggaran ratusan juta rupiah tersebut.
Anggaran Rp235 juta itu dialokasikan untuk program PMT yang menyasar ibu hamil dan balita kurang gizi, termasuk pengadaan susu ibu hamil serta pemberian makanan tambahan lokal.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Gerakan Aktivis Mahasiswa Jawa Timur, (Gam Jatim) Junaidi, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program penanganan stunting di wilayah Puskesmas Panaguan.
Menurut Junaidi, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan besarnya anggaran dan realisasi belanja. Hal terpenting adalah memastikan program tersebut memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah habis dibelanjakan, tetapi hasilnya tidak terlihat. Kalau anggaran PMT mencapai Rp235 juta, sementara angka stunting justru naik dari 197 menjadi 278 kasus, ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai program hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak terasa manfaatnya di lapangan,” tegas Junaidi.
Ia menilai, peningkatan kasus tersebut harus dijawab secara terbuka oleh pihak Puskesmas Panaguan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
Junaidi juga mempertanyakan ketepatan sasaran penerima bantuan, mekanisme distribusi makanan tambahan, hingga sistem pengawasan terhadap ibu hamil dan balita yang masuk kategori berisiko stunting.
“Pertanyaannya sederhana, siapa saja yang menerima PMT? Berapa jumlah penerimanya? Bagaimana mekanisme distribusinya? Apakah bantuan benar-benar diterima secara rutin oleh kelompok sasaran? Jangan sampai anggaran besar, tetapi pengawasan dan pendampingannya justru lemah,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan angka stunting memang tidak bisa secara otomatis disimpulkan sebagai kegagalan program PMT. Sebab, penanganan stunting dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi kesehatan ibu, pola asuh, sanitasi, akses pangan bergizi, hingga ketepatan pendataan.
Namun, kondisi tersebut justru semakin memperkuat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dan capaian program.
“Kalau memang ada kendala di lapangan, sampaikan secara terbuka. Kalau ada persoalan dalam pelaksanaan, evaluasi. Jangan berlindung di balik laporan administrasi. Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga hasil dan manfaatnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tandasnya.
Gam Jatim pun mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan melakukan evaluasi terhadap program PMT di Puskesmas Panaguan, termasuk membuka data penerima manfaat dan realisasi anggaran agar publik dapat mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan.
Sementara itu, sejumlah hal masih menjadi pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dari pihak terkait, di antaranya.
Berapa total anggaran PMT Rp235.068.600 yang sudah direalisasikan hingga Oktober 2026?
Berapa jumlah ibu hamil dan balita yang menjadi penerima manfaat?
Bagaimana mekanisme penyaluran dan pengawasan pemberian makanan tambahan?
Apa faktor utama yang menyebabkan kasus stunting meningkat dari 197 menjadi 278 kasus?
Apakah Dinas Kesehatan telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas program PMT tersebut?
Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Panaguan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan terkait peningkatan kasus stunting serta efektivitas penggunaan anggaran PMT tersebut.
Publik tentu tidak sekadar membutuhkan laporan bahwa anggaran telah dibelanjakan. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa program benar-benar bekerja. Keberhasilan penanganan stunting tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat.
