PAMEKASAN, DINAMIKA POS – Rencana pengadaan 390 kaos senilai Rp59.787.000 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan pada Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, anggaran yang bersumber dari APBD tersebut setara dengan sekitar Rp153.300 per kaos.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), paket dengan Kode RUP 67509701 itu bernama “Kaos”, dengan volume 390 buah, spesifikasi bahan katun, dan pagu anggaran Rp59.787.000.
Nilai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran harga, spesifikasi teknis, serta urgensi pengadaan. Terlebih, informasi dalam SIRUP belum menguraikan secara terperinci jenis katun, gramasi kain, kualitas jahitan, desain, maupun sablon atau bordir.
Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Junaidi, meminta DKPP Pamekasan terbuka menjelaskan dasar penetapan harga dan peruntukan pengadaan tersebut.
“Anggaran Rp59,7 juta bukan jumlah kecil. DKPP harus menjelaskan spesifikasi kaos, dasar survei harga, siapa penerimanya, dan untuk kepentingan apa. Jangan sampai publik hanya mengetahui angka anggarannya, tetapi tidak mendapatkan penjelasan mengenai kewajaran harga dan manfaatnya,” tegas Junaidi.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan belanja penunjang tidak mengesampingkan kebutuhan yang lebih mendesak di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Kami tidak sedang menuduh adanya penyimpangan. Namun, setiap rupiah APBD wajib dipertanggungjawabkan. Jika harga dan proses pengadaannya memang wajar, buka saja datanya kepada publik,” tambahnya.
Dalam SIRUP, paket tersebut menggunakan metode E-Purchasing, diperuntukkan bagi Usaha Kecil, serta mencantumkan Produk Dalam Negeri.
Jadwal pemilihan penyedia tercatat Februari hingga Maret 2026, pelaksanaan kontrak Maret hingga Juli 2026, sedangkan pemanfaatan barang direncanakan Juni hingga Desember 2026.
Selain itu, riwayat paket mencatat kode 67492605 dengan nama pengadaan yang sama. Sementara tanggal pengumuman paket tercatat 16 Juli 2026 pukul 08.32.52. Informasi tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi data perencanaan dan pengumuman pengadaan.
LPPNRI mendorong DKPP Pamekasan memberikan penjelasan terbuka terkait spesifikasi teknis, dasar penetapan harga satuan, sasaran penerima, serta realisasi pengadaan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari DKPP Kabupaten Pamekasan.
Persoalannya bukan sekadar pengadaan 390 kaos, melainkan bagaimana pemerintah memastikan anggaran hampir Rp60 juta tersebut benar-benar dibelanjakan secara efisien, transparan, dan memberikan manfaat yang jelas bagi kepentingan publik.