PAMEKASAN, DINAMIKA POS – Pengadaan bibit bawang merah senilai Rp250.600.000 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan menuai sorotan. Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) DPK Pamekasan meminta pemerintah memastikan transparansi pengadaan hingga distribusi kepada kelompok tani penerima manfaat.
Sorotan tersebut disampaikan Junaidi, Ketua LPPNRI DPK Pamekasan. Ia menilai pengadaan dengan volume 3.500 kilogram atau 3,5 ton bibit bawang merah tersebut perlu mendapat perhatian publik, mengingat anggaran yang dialokasikan bersumber dari APBD 2026.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode paket 67175530, paket tersebut bernama Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman pada DKPP Pamekasan. Total pagu anggaran tercatat sebesar Rp250,6 juta dengan metode pemilihan penyedia melalui E-Purchasing.
Spesifikasi pengadaan mencantumkan bibit bawang merah varietas Manjung, Tajuk, dan Bauji, dengan keterangan siap tanam dan berlabel.
Junaidi mempertanyakan bagaimana mekanisme pengadaan dan distribusi bibit tersebut dilakukan, termasuk siapa saja kelompok tani yang akan menerima bantuan.
“Anggaran sebesar Rp250,6 juta bukan angka kecil. Karena itu, pemerintah harus terbuka. Masyarakat berhak mengetahui berapa harga pembelian sebenarnya, siapa penyedianya, berapa volume yang direalisasikan, serta ke mana 3,5 ton bibit bawang merah tersebut disalurkan,” Ungkap Junaidi.
Menurutnya, keberhasilan program bantuan pertanian tidak boleh hanya diukur dari terserapnya anggaran. Pemerintah juga harus memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
LPPNRI, menganggap penting adanya keterbukaan mengenai daftar kelompok tani penerima, bukti serah terima barang, serta pengawasan kualitas bibit yang disalurkan.
“Jangan sampai program yang dirancang untuk membantu petani hanya selesai di atas kertas. Harus ada bukti bahwa bibit benar-benar diterima petani dan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaan,” Tegasnya.
Data RUP mencatat jadwal pelaksanaan kontrak direncanakan pada Juli 2026, sementara pemanfaatan barang dijadwalkan mulai Juli hingga Desember 2026.
Dengan nilai pagu Rp250,6 juta untuk volume 3.500 kilogram, perbandingan matematisnya mencapai sekitar Rp71.600 per kilogram. Namun, angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan pagu dan volume, bukan harga satuan transaksi final.
LPPNRI berharap DKPP Pamekasan memberikan penjelasan terbuka mengenai penyedia, harga kontrak, spesifikasi teknis, realisasi pengadaan, serta kelompok tani penerima manfaat.
Transparansi tersebut penting agar penggunaan APBD dapat diawasi bersama dan program pengadaan bibit bawang merah benar-benar memberikan dampak bagi sektor pertanian di Kabupaten Pamekasan.