PAMEKASAN, DINAMIKAPOS – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pamekasan, Faridi, menilai reformasi birokrasi yang dijanjikan pemerintah daerah belum berjalan dan cenderung gagal.
Sorotan utama Ketua Fraksi PKB tertuju kepada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT).
Delapan OPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Rumah Sakit Daerah.
Faridi menegaskan, kondisi ini menunjukkan gagalnya penerapan sistem dalam pengisian jabatan birokrasi.
“Reformasi birokrasi belum terlihat hasilnya. Sistem yang diterapkan gagal, terbukti banyak jabatan strategis diisi PLT dalam waktu lama,” tegasnya, Minggu (7/6/2026).
Ia menilai, jabatan yang tidak definitif berdampak langsung terhadap kinerja pemerintahan. Pejabat berstatus PLT cenderung tidak berani mengambil keputusan strategis.
“Akibatnya program kerja lambat dan pelayanan publik tidak maksimal,” ujarnya.
Faridi mendesak pemerintah daerah segera mengisi jabatan secara definitif melalui mekanisme transparan dan sesuai aturan, agar reformasi birokrasi benar-benar terwujud dan kinerja pemerintahan lebih efektif.