SURABAYA, DINAMIKA POS.COM – Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019–2022 kembali menjadi sorotan. Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mempertanyakan belum ditahannya delapan tersangka dalam klaster Anwar Sadad, meskipun empat tersangka lainnya telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Dari 12 tersangka dalam klaster tersebut, empat orang telah ditahan dan berstatus terdakwa, yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, dan Moch. Mahrus. Keempatnya menjalani proses persidangan sejak Oktober 2026.
Sementara delapan lainnya masih berstatus tersangka dan belum ditahan. Mereka terdiri atas dua pihak yang diduga sebagai penerima suap, yakni Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono, serta enam pihak yang diduga sebagai pemberi, yakni Mahhud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.
Khusus Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka pada 9 November 2026. Namun, keduanya belum tercatat memenuhi panggilan tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan KPK saat itu.
Dengan demikian, kedelapan orang tersebut belum berstatus terdakwa karena perkaranya belum dilimpahkan ke persidangan.
Ketua Jaka Jatim, Musfiq, S.Pd., M.IP., menilai perbedaan perkembangan penanganan perkara tersebut harus dijelaskan secara terbuka oleh KPK.
“Ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Empat tersangka sudah ditahan dan diadili, sementara delapan lainnya masih berstatus tersangka dan belum ditahan. Bahkan, dua di antaranya merupakan pihak yang diduga sebagai penerima suap. Ada apa dengan penanganan perkara ini?” tegas Musfiq.
Menurutnya, KPK harus memastikan tidak ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum, terlebih perkara tersebut menyangkut dugaan korupsi dana hibah yang melibatkan sejumlah pihak dari unsur legislatif maupun swasta.
Musfiq juga menyoroti Anwar Sadad yang masih menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI Fraksi Gerindra.
“Kami meminta DPP Gerindra mengevaluasi posisi Anwar Sadad sebagai Ketua DPD. Status tersangka memang belum merupakan vonis bersalah, tetapi persoalan ini tidak boleh diabaikan. Partai harus menunjukkan komitmen terhadap integritas dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Jaka Jatim mendesak DPP Gerindra mempertimbangkan langkah organisasi terhadap jabatan Anwar Sadad, sekaligus meminta KPK segera menuntaskan penyidikan terhadap seluruh tersangka.
“Kami tidak meminta KPK mengabaikan asas praduga tak bersalah. Namun, jangan sampai status tersangka dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Siapa pun orangnya, baik rakyat biasa maupun pejabat, harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama,” tandasnya.
Jaka Jatim juga meminta KPK menuntaskan klaster Anwar Sadad sebelum melanjutkan penyelesaian klaster lainnya, termasuk klaster Achmad Iskandar.
“Jangan sampai pemberi suap sudah duduk di kursi terdakwa, sementara pihak yang diduga menerima suap masih belum jelas kapan akan diadili. KPK harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan dan kekuatan politik,” pungkas Musfiq.