PAMEKASAN, DINAMIKA POS.COM – Fluktuasi data stunting di Kabupaten Pamekasan membutuhkan perhatian dan sinergi lintas sektor untuk memastikan upaya percepatan penurunan stunting berjalan optimal di Pamekasan, Jawa Timur. (15/11/2026).
Keterlibatan Dinas Kesehatan, DP3A2KB, DLH, Dinas Sosial, PKK Desa, Puskesmas hingga Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai penting dalam mengawal persoalan gizi masyarakat secara terpadu.
Ketua Peneliti ACCESS, Imam Ghazali, mengatakan bahwa data awal yang diperoleh dari Dinas Kesehatan merupakan gambaran kondisi status gizi di Pamekasan, tetapi belum dapat disebut sebagai hasil penelitian. ACCESS memiliki instrumen penelitian dan alat ukur tersendiri yang akan digunakan apabila kriteria inklusi responden terpenuhi. Namun, Imam menyayangkan belum adanya kepastian komunikasi dan koordinasi dengan Korwil BGN Pamekasan. Menurutnya, rencana pertemuan yang dijanjikan hingga 15 November 2026 belum mendapatkan kejelasan.
Imam juga mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan Pamekasan dalam upaya menekan angka stunting, meskipun terdapat dinamika peningkatan jumlah kasus. Ia menilai, perubahan data perlu diikuti dengan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap laporan dari Puskesmas. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan input, ketidaksesuaian pencatatan, maupun ketidakakuratan pelaporan sehingga data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, dr. Saifudin, M.Si., pada 13 November 2026 menyampaikan bahwa angka stunting di Pamekasan masih tergolong wajar karena data status gizi, termasuk stunting, wasting, dan underweight, dapat mengalami perubahan setiap bulan. Ia juga menilai kinerja Dinas Kesehatan dalam menjalankan program kesehatan dan upaya pengendalian masalah gizi masyarakat sudah cukup baik.
Di sisi lain, Ketua Jurnalis Independen Pamekasan (JIP), Ahmad Syafii, menawarkan program sinergitas antara insan pers, Dinas Kesehatan, dan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperkuat edukasi sadar gizi kepada masyarakat.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan satu kali dalam 24 jam tidak dapat menjadi satu-satunya jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat sepanjang hari. Karena itu, keluarga harus menjadi sasaran utama edukasi agar mampu menyediakan makanan bergizi secara mandiri di rumah.
JIP juga mendorong keterlibatan ahli gizi SPPG untuk melakukan penyegaran edukasi mengenai prinsip gizi seimbang, sehingga program MBG tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi turut membangun kesadaran dan perilaku gizi sehat di lingkungan keluarga.
