PAMEKASAN, DINAMIKA POS.COM – Anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Puskesmas Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Tahun Anggaran 2026 senilai Rp284.268.000 menjadi perhatian Gerakan Pemuda Reformasi Madura (GPRM). Anggaran yang diperuntukkan bagi ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi tersebut dinilai perlu disertai pengawasan ketat agar penggunaannya benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Puskesmas Pegantenan, dr. Erfiana, membenarkan adanya anggaran sebesar Rp284.268.000. Namun, ia memberikan klarifikasi terkait sumber pendanaannya.
Menurut Erfiana, anggaran tersebut bukan bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan, melainkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
“Memang benar ada anggaran sebesar Rp284.268.000, tetapi sumbernya dari DAK Nonfisik, bukan dari APBD,” jelas dr. Erfiana.
Ia merinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk dua kelompok penerima manfaat. Pertama, PMT bagi 45 ibu hamil dengan kondisi KEK selama 120 hari, dengan biaya satuan (unit cost) sebesar Rp21.500 per hari.
Kedua, PMT bagi 182 balita dengan masalah gizi selama 56 hari, dengan biaya satuan sebesar Rp16.500 per hari.
Berdasarkan rincian tersebut, program PMT menyasar total 227 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil dan balita.
Klarifikasi Kepala Puskesmas tersebut memberikan gambaran lebih terperinci mengenai sasaran dan skema pembiayaan program. Namun, bagi GPRM, penjelasan mengenai jumlah penerima dan biaya satuan belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran.
Jauhari dari GPRM menegaskan, sumber anggaran yang berasal dari DAK Nonfisik tetap merupakan dana publik yang harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Terlepas apakah sumbernya dari APBD maupun DAK Nonfisik, prinsipnya tetap sama. Itu uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pembahasan hanya berhenti pada besarnya anggaran dan jumlah penerima, sementara kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta hasil program tidak pernah dibuka kepada masyarakat,” tegas Jauhari.
Menurutnya, rincian 45 ibu hamil KEK dan 182 balita bermasalah gizi justru harus menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan program. Pemerintah dan pihak puskesmas perlu memastikan bahwa seluruh penerima benar-benar mendapatkan PMT sesuai durasi dan standar yang telah ditetapkan.
GPRM juga meminta Puskesmas Pegantenan membuka informasi mengenai jenis dan komposisi makanan tambahan, spesifikasi pengadaan, penyedia barang, mekanisme distribusi, serta bukti penerimaan oleh kelompok sasaran.
“Kalau 45 ibu hamil mendapatkan PMT selama 120 hari dan 182 balita selama 56 hari, publik berhak mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Apakah seluruh penerima mendapatkan makanan tambahan secara rutin? Bagaimana kualitas dan nilai gizinya? Serta bagaimana perkembangan kondisi kesehatan mereka setelah menerima program?” ujarnya.
Jauhari menambahkan, keberhasilan program PMT tidak semestinya hanya diukur dari terserapnya anggaran atau tuntasnya proses pengadaan. Ukuran yang lebih penting adalah adanya perubahan kondisi gizi penerima manfaat yang dapat dibuktikan melalui evaluasi sebelum dan sesudah program.
Ia juga menekankan bahwa klarifikasi mengenai sumber pendanaan harus menjadi bagian dari keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam membaca penggunaan anggaran pemerintah.
“DAK Nonfisik bukan berarti bebas dari pengawasan. Justru karena anggarannya mencapai ratusan juta rupiah, pelaksanaannya harus terbuka. Kami tidak sedang mempersoalkan program pemberian makanan tambahan, karena pemenuhan gizi ibu hamil dan balita merupakan kebutuhan penting. Yang kami pertanyakan adalah sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan manfaat nyata,” tandasnya.
Dengan alokasi Rp284.268.000 dan sasaran 227 penerima manfaat, publik kini menunggu bukti pelaksanaan program PMT di wilayah kerja Puskesmas Pegantenan.
Pada akhirnya, keberhasilan program tidak cukup dibuktikan dengan angka anggaran, daftar penerima, maupun laporan administrasi. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah dana negara benar-benar sampai kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap perbaikan status gizi ibu hamil serta balita.
