PAMEKASAN, DINAMIKA POS.COM – Anggaran ratusan juta rupiah untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Puskesmas Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, patut menjadi perhatian serius. Pasalnya, di tengah alokasi anggaran sebesar Rp277.304.000 pada Tahun Anggaran 2026, angka stunting justru dilaporkan meningkat dari 108 kasus pada April menjadi 123 kasus pada Oktober.
Artinya, terjadi penambahan 15 kasus atau sekitar 13,9 persen dalam kurun waktu enam bulan. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), anggaran tersebut dialokasikan melalui paket Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan dengan Kode RUP 67234216.
Spesifikasi pekerjaan secara jelas mencantumkan PMT lokal untuk balita kurang gizi dan ibu hamil, termasuk upah memasak. Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan dengan masa pelaksanaan Januari hingga Desember 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana efektivitas anggaran Rp277,3 juta tersebut dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat?
Ketua Gam Jatim, Junaidi, menilai pemerintah tidak boleh hanya berbangga dengan besarnya anggaran dan program yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Hasil nyata di lapangan harus menjadi ukuran utama.
“Anggaran Rp277,3 juta bukan jumlah yang kecil. Tetapi ketika angka stunting justru naik dari 108 menjadi 123 kasus, pemerintah harus berani melakukan evaluasi. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi hasil program tidak terukur,” tegas Junaidi.
Ia juga mendesak Puskesmas Batumarmar dan Dinas Kesehatan Pamekasan membuka data realisasi anggaran, jumlah penerima PMT, mekanisme distribusi, serta hasil evaluasi program.
“Publik berhak mengetahui siapa penerima manfaat, bagaimana kualitas makanan tambahan, dan apakah program benar-benar tepat sasaran. Jangan hanya transparan dalam perencanaan, tetapi tertutup dalam pelaksanaan,” tegasnya.
Gam Jatim meminta pemerintah daerah tidak menjadikan program PMT sebatas rutinitas penyerapan anggaran. Sebab, persoalan stunting menyangkut masa depan generasi dan membutuhkan intervensi yang terukur.
Anggaran boleh mencapai ratusan juta rupiah, tetapi keberhasilan harus dibuktikan dengan hasil. Jika angka stunting meningkat, evaluasi dan keterbukaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
